Polres Blora tangkap 5 pelaku premanisme dalam Operasi Aman Candi 2025, termasuk oknum wartawan pemeras. Kapolres: 'Tak ada toleransi!'
Kepolisian Resor (Polres) Blora menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas aksi premanisme melalui Operasi Aman Candi 2025. Dalam kurun 20 hari sejak dimulai pada 12 Mei 2025, operasi ini telah berhasil menangkap lima pelaku yang terlibat dalam berbagai tindak kriminalitas.
Dua Pelaku Ancaman Senjata Tajam Ditangkap
Dua dari lima tersangka merupakan Target Operasi (TO) Aman Candi 2025 yang diduga melakukan pengancaman dengan senjata tajam di dua lokasi berbeda, yakni Puledagel dan Geneng. Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menegaskan bahwa keduanya telah lama meresahkan warga dengan aksi intimidasi.
"Kami tidak akan memberikan ruang bagi premanisme yang mengganggu ketertiban masyarakat," tegasnya dalam konferensi pers di Mapolres Blora, Senin (26/5/2025).
Tiga Oknum Wartawan Pelaku Pemerasan Diamankan
Selain itu, tiga pelaku lainnya adalah oknum wartawan yang diduga melakukan pemerasan senilai Rp4 juta di Rumah Makan Mekar Sari. Ketiganya memanfaatkan profesi mereka untuk mengintimidasi korban.
"Penangkapan ini membuktikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk bagi yang menyalahgunakan profesi," tegas AKBP Wawan.
Operasi Berlanjut hingga 30 Mei 2025
Operasi Aman Candi 2025 akan berlangsung hingga 30 Mei 2025, dengan fokus memberantas premanisme, parkir liar, pungli, dan kekerasan jalanan.
"Dalam 15 hari, lima pelaku telah diamankan. Ini bukti komitmen kami menjaga kamtibmas," ujar Kapolres.
Masyarakat diimbau melaporkan aksi premanisme melalui hotline 110, yang aktif 24 jam.
Dukungan Masyarakat dan Janji Polres Blora
Operasi ini mendapat apresiasi warga Blora, yang mulai merasakan dampak positif penegakan hukum. Polres Blora berjanji akan terus melakukan operasi serupa guna menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Dengan pendekatan preventif dan represif, Polres Blora optimistis dapat mengurangi premanisme sekaligus mendukung iklim investasi di wilayah hukumnya.
