DPRD Blora gelar rapat paripurna penyampaian RAPBD 2026. Pemkab Blora targetkan surplus Rp24 miliar dengan prioritas swasembada pangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (18/9/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Blora, Mustopa, S.Pd.I., didampingi unsur pimpinan DPRD. Hadir Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, dan pimpinan OPD.
Dalam forum tersebut, Bupati Arief Rohman secara resmi menyerahkan dokumen RAPBD 2026 untuk dibahas bersama legislatif.
.jpeg)
Penyusunan Sesuai Regulasi
Ketua DPRD Mustopa menegaskan bahwa penyusunan RAPBD telah sesuai regulasi. Ia menyebut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai rujukan utama.
“Selain itu, KUA-PPAS RAPBD 2026 juga sudah disepakati pada 15 Agustus 2025,” tegas Mustopa.
RAPBD 2026 Surplus Rp24 Miliar
Bupati Arief Rohman memaparkan bahwa RAPBD 2026 dirancang dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Total pendapatan daerah ditargetkan Rp2,18 triliun, sementara belanja Rp2,16 triliun. Dengan demikian, RAPBD 2026 mengalami surplus Rp24 miliar.
Pendapatan daerah terdiri dari:
-
PAD: Rp527,68 miliar
-
Pendapatan transfer: Rp1,66 triliun
Sementara belanja daerah dialokasikan untuk:
-
Belanja operasi: Rp1,55 triliun
-
Belanja modal: Rp148,68 miliar
-
Belanja tidak terduga: Rp33,44 miliar
-
Belanja transfer: Rp430,92 miliar
“Dengan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, kami yakin RAPBD ini bisa segera dibahas dan ditetapkan, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Arief.
.jpeg)
Mendukung Tema Pembangunan
RAPBD 2026 mendukung tema pembangunan dalam RPJMD 2025–2029, yakni Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan. Fokusnya pada lima prioritas, antara lain peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan kualitas SDM, dan pemenuhan sarana-prasarana dasar masyarakat.
Skema Pembiayaan
RAPBD 2026 menganggarkan penerimaan pembiayaan Rp41 miliar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp65 miliar, meliputi penyertaan modal Rp5 miliar serta pembayaran pokok utang Rp60 miliar. Dengan begitu, SiLPA tahun berjalan ditetapkan Rp0.
Bupati berharap RAPBD 2026 segera mendapat persetujuan DPRD agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas.
“Semoga dengan ridho Allah SWT, RAPBD ini bisa menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Blora,” tandasnya.
