Kala idealisme kampus berbenturan dengan ego warga dan rumitnya birokrasi, banjir Cepu menyisakan drama sosial yang tak kunjung usai.
Awan hitam yang menggantung di langit Cepu selalu berhasil mengirimkan desir kecemasan yang sama ke benak warga. Begitu hujan turun dengan deras, air langsung mengalir tanpa permisi, tumpah ruah dari wilayah berketinggian lebih tinggi seperti Kecamatan Sambong. Dalam hitungan jam, jalan-jalan protokol berubah menjadi sungai cokelat yang memutus urat nadi aktivitas masyarakat. Ironisnya, drama tahunan ini terus berulang tanpa ada tanda-tanda akan usai. Berangkat dari keresahan sosiologis dan teknis yang mendalam tersebut, Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Teknologi Ronggolawe mengambil inisiatif berani. Mereka menyeret realita basah itu ke atas meja diskusi yang hangat.
Gayung bersambut dengan sangat baik. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora langsung mengamini ajakan tersebut. Pertemuan taktis itu akhirnya terealisasi dalam sebuah panggung diskusi bertajuk Seminar Civil Event yang digelar di Pendopo Kantor Kecamatan Cepu pada Senin, 25 Mei 2026. Ruangan siang itu mendadak penuh dengan energi dialektika yang pekat. Di sana hadir Kabid Cipta Karya DPUPR, Firmansyah, bersama Plt Kepala BPBD, Mulyowati. Hadir pula Camat Cepu, Rajiman, Kepala Jurusan Teknik Sipil UTR, Mastain, serta Dosen Ahli, Agus Waskito Nugroho. Mereka semua duduk melingkar, mencoba membedah anatomi banjir dari sudut pandang yang jujur dan objektif.
Mulyowati membuka paparan dengan menyajikan potret kelam kebencanaan yang terjadi di berbagai sudut Indonesia, sebelum akhirnya menukik tajam pada kondisi riil di Cepu. Menariknya, BPBD membawa fakta lapangan yang langsung membalikkan semua asumsi awam. Banjir di Cepu ternyata bukan disebabkan oleh salah urus atau buruknya konstruksi dimensi bangunan drainase yang ada. Akar masalahnya justru berada di luar kalkulasi matematis, yaitu perilaku sosial masyarakat itu sendiri.
Mulyowati dengan nada tegas menyayangkan rendahnya kesadaran ekologis warga yang masih kerap menjadikan selokan sebagai tempat pembuangan sampah domestik. Belum lagi aksi egois sebagian pemilik toko dan rumah yang nekat menutup permukaan saluran air dengan cor beton permanen demi kenyamanan ekonomi pribadi, tanpa menyisakan sedikit pun ruang kontrol untuk pemeliharaan rutin.
Mendengar hal tersebut, Firmansyah dari DPUPR langsung melengkapi analisis dengan membawa audiens menyelami sains tentang genangan dan karakteristik banjir. Secara struktural, pemerintah daerah sebenarnya tidak tinggal diam karena sudah ada tiga sistem pertahanan air yang diaplikasikan di Cepu. Pertahanan pertama adalah Embung Retensi Nglebok yang bertugas menahan air luapan untuk sementara waktu, memotong puncak banjir sebelum dialirkan secara perlahan. Pertahanan kedua berupa kokohnya Tanggul Bengawan Solo yang berfungsi membendung daya dorong air sungai utama agar tidak menginvasi pemukiman. Pertahanan terakhir adalah penerapan eco-drainage, sebuah metode konservasi yang mengandalkan lubang biopori di dasar saluran untuk meresap air ke dalam tanah, alih-alih membiarkannya langsung menggelontor ke jalanan.
Namun, di sinilah letak drama yang sesungguhnya. Agus Waskito Nugroho selaku dosen ahli mengamini bahwa idealisme yang diajarkan di dalam ruang kelas kampus sering kali mendadak lumpuh saat harus berhadapan dengan realitas sosial di lapangan. Ambil contoh aturan baku hidrologi yang menyatakan bahwa kawasan sepanjang seratus meter dari bibir sungai wajib bebas dari segala bentuk infrastruktur manusia. Secara teori, pemerintah harus melakukan penggusuran demi keselamatan hidrolis. Namun, mengeksekusi teori saklek tersebut di dunia nyata adalah urusan lain karena taruhannya adalah benturan kemanusiaan dan gejolak ekonomi yang sangat sensitif.
Sebagai jalan tengah yang kontekstual, pemerintah akhirnya memilih mengalah secara spasial tetapi memperkuat secara struktural. Tanggul yang kokoh dibangun tepat di batas pemukiman agar warga bisa tetap menyambung hidup di sana. Firmansyah menambahkan bahwa pilihan kebijakan dalam menghadapi dilema antara hukum kampus dan realitas lapangan ini selalu memaksa pemerintah daerah berdiri di persimpangan jalan yang sangat ekstrem. Pilihannya hanya dua, yaitu menyiapkan dana ganti rugi dalam skala raksasa yang bisa menguras habis APBD, atau menjebloskan warga sendiri ke dalam penjara. Di tengah pilihan pelik tersebut, pemerintah daerah tentu harus memilih pendekatan yang paling manusiawi dan kontekstual, termasuk alasan kenapa Tanggul Bengawan Solo terus ditinggikan demi melindungi ruang hidup yang telanjur padat itu.
Suasana pendopo semakin memanas saat sesi tanya jawab dibuka, di mana para mahasiswa mulai menguji daya tahan kebijakan pemerintah dengan argumen-argumen kritis mereka. Ilham, salah satu mahasiswa, melempar pertanyaan tajam mengenai alasan pemerintah yang terkesan melupakan penanganan di wilayah hulu. Menjawab hal itu, jajaran panelis menjelaskan bahwa upaya penghijauan di daerah atas sebenarnya sudah mulai berjalan untuk menekan laju limpasan air permukaan. Meski demikian, semua pihak harus sadar bahwa penyelesaian banjir Cepu ini mustahil diselesaikan secara parsial oleh satu instansi saja, melainkan sebuah kerja kolosal yang wajib mengikat banyak pemangku kepentingan dari hulu Sambong hingga hilir Cepu.
Ketidakpuasan mahasiswa kembali mencuat saat Hanifa mempertanyakan efektivitas pengawasan BPBD terhadap maraknya pengecoran drainase oleh warga, serta menyentil fungsi eco-drain yang dibangun di atas tanah berkarakter lempung. Menanggapi kritik tersebut, pihak birokrasi mengakui bahwa regulasi sudah dibuat sangat ketat, namun penegakan hukum selalu terbentur tembok tebal bernama rendahnya kesadaran kolektif warga. Sementara untuk urusan tanah lempung, para ahli menjelaskan bahwa filosofi eco-drain bukan melulu soal keandalan angka persentase serapan tanah yang tinggi, melainkan sebuah ikhtiar untuk memberi jeda waktu bagi pergerakan air. Desain saluran sengaja dibuat tidak sepenuhnya kedap air agar ada kesempatan bagi air untuk kembali ke bumi, alih-alih menjadi run-off liar yang membebani saluran makro.
Diskusi panjang itu akhirnya ditutup oleh pertanyaan reflektif dari Jojo yang mempertanyakan mengapa teori perkuliahan sering kali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Jawaban dari para pembicara siang itu menjadi konklusi yang sangat menohok sekaligus mendalam bagi seluruh civitas akademika yang hadir. Jika anggaran daerah tidak terbatas dan lahan kosong tersedia luas tanpa penghuni, para insinyur tentu bisa dengan sangat merdeka mempraktikkan isi buku teks secara sempurna. Namun, dunia nyata dipagari oleh sekat-sekat sosial, keterbatasan anggaran, dan dinamika politik lokal. Teori kampus sering kali tampak berseberangan karena setiap garis kebijakan yang ditarik oleh pengambil keputusan di lapangan selalu membawa konsekuensi kemanusiaan yang sangat besar dan risiko sosial yang wajib dihitung dengan matang.
