BLORA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blora menyoroti tajam kinerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal d...
BLORA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blora menyoroti tajam kinerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Rapat Paripurna dengan agenda pandangan fraksi, Selasa (28/7/2026) sore, Juru Bicara Fraksi PDIP, Lina Hartini, menyebut ketiganya,Blora Patra Energi (BPE), Bank Blora Artha, dan Blora Wira Usaha (BWU) justru menunjukkan disfungsi tata kelola yang serius.
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Arief Rohman menyatakan sepakat dan berkomitmen melakukan penataan menyeluruh.
Tiga BUMD Utama Disorot
Juru Bicara Fraksi PDIP, Lina Hartini, menyoroti tiga BUMD utama Kabupaten Blora, yaitu Bank Blora Artha, Blora Wira Usaha (BWU), dan Blora Patra Energi (BPE). Menurut Lina, BUMD yang semula dirancang sebagai pilar ketahanan ekonomi daerah dan penggerak PAD, hingga saat ini masih sekadar janji.
"Kerusakan tata kelola tersebut terlihat jelas pada sektor BUMD keuangan dan jasa. BPR Blora Artha dan BWU saat ini berada dalam kondisi keuangan yang sangat tidak sehat," tegas Lina di hadapan peserta paripurna.
Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat ikut terdampak. Fraksi PDIP mencatat adanya penundaan akses usaha berupa penghentian pemberian kredit kepada masyarakat Blora.
BPK Temukan Indikasi Dugaan Perbuatan Melawan Hukum
Situasi semakin memprihatinkan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 memunculkan indikasi dugaan perbuatan melawan hukum. Lina juga menyebut adanya dugaan penyimpangan skema kredit yang melibatkan pihak luar dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.
BPE Dinilai Dikerdilkan, Potensi Migas Lepas ke Tangan Asing
Fraksi PDIP juga menyoroti BUMD sektor migas, Blora Patra Energi. Lina menilai BPE yang memiliki potensi besar justru dikerdilkan melalui kebijakan alokasi aset yang tidak adil dalam pembagian hak kelola sumur minyak tua dan sumur minyak rakyat.
"Hingga saat ini BPE belum mengelola sumur rakyat produktif, sementara badan usaha lain sudah melakukan pengiriman ke Pertamina," ujarnya.
Akibatnya, Pemkab Blora dinilai kehilangan potensi ekonomi yang seharusnya bisa meningkatkan PAD. Ironisnya, potensi itu justru diserahkan kepada pihak atau investor luar daerah.
"Kondisi tersebut sangat disayangkan, terlebih di saat pemerintah daerah meningkatkan PAD melalui pungutan pajak kepada masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi," kata Lina.
PDIP Usul Bentuk Panitia Khusus
Atas dasar temuan dan kritik tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memaksimalkan fungsi BUMD di Kabupaten Blora.
Bupati Sepakat: Fungsi BUMD Harus Ditata dan Diperbaiki
Menanggapi kritik keras fraksi, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman dalam rapat paripurna lanjutan menyatakan sependapat dengan seluruh catatan yang disampaikan.
"Mengenai BUMD, pada prinsipnya kami sependapat bahwa fungsi dan peran BUMD harus terus ditata dan diperbaiki. Salah satu harapan peningkatan pendapatan daerah memang berasal dari sektor BUMD," ujar Bupati.
Blora Patragas Hulu Bukti Nyata, Setor Rp100 M per Tahun
Meski tiga BUMD dinilai bermasalah, Bupati menyebut ada satu BUMD yang sudah berkontribusi besar, yakni Blora Patragas Hulu dengan setoran PAD sekitar Rp100 miliar per tahun dari Participating Interest 2,5 persen di Blok Cepu. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa BUMD mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika dikelola dengan baik.
Sementara itu, tiga BUMD lainnya - BPR Blora Artha, Blora Wira Usaha, dan Blora Patra Energi,masih memerlukan pembenahan serius. Bupati menegaskan bahwa ketiganya tengah dalam proses perbaikan agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi daerah.
Penataan Sumur Tua dan Eksplorasi Migas Kradenan
Bupati juga sepakat untuk menata pengelolaan sumur tua dan sumur rakyat agar potensinya bisa optimal. Saat ini, eksplorasi migas di Kecamatan Kradenan juga sedang berlangsung dan diharapkan menjadi sumber pendapatan baru bagi Blora.
"Semoga hasil eksplorasi tersebut memberikan hasil yang baik sehingga dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi Kabupaten Blora," pungkas Bupati.
Bupati Terbuka untuk Diskusi dengan DPRD
"BUMD lainnya juga perlu terus dibenahi. Kami terbuka untuk berdiskusi bersama mengenai langkah-langkah penataan agar seluruh BUMD dapat memberikan kontribusi optimal bagi daerah," sambungnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal positif atas usulan pembentukan Pansus dari Fraksi PDIP.
Rapat Paripurna Berlangsung Dinamis
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Blora, Mustopa, berlangsung dinamis dengan dihadiri Wakil Ketua DPRD, unsur Forkopimda, anggota DPRD, para asisten sekda, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Agenda utama rapat adalah pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD dan evaluasi kinerja BUMD.
