BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mulai memperluas strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak hanya mengandalkan ...
BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mulai memperluas strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak hanya mengandalkan pajak dan retribusi, Pemkab Blora kini mendorong optimalisasi aset daerah serta menggali potensi ekonomi lokal, termasuk sektor sumur tua dan minyak rakyat.
Langkah tersebut menjadi salah satu fokus yang dibahas dalam High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Optimalisasi PAD Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Selasa (8/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, Pj Sekda Blora Dasiran, para kepala OPD, camat, direksi BLUD, manajemen Bank Jateng, serta Guru Besar Universitas Islam Malang Prof. Drs. Muhammad Mas'ud, M.M., Ph.D.
Bupati Minta OPD Ubah Paradigma
Bupati Arief Rohman meminta seluruh OPD mengubah cara pandang dalam mengelola keuangan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan anggaran terserap. Setiap OPD juga harus aktif mencari, memetakan, dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan baru sesuai tugas dan kewenangannya.
"Kita harus mengubah paradigma. Jangan hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana mengejar pendapatan. Kita harus mencari dan mengoptimalkan potensi yang kita miliki," kata Arief.
Ia menilai tantangan pemerintah daerah ke depan semakin berat. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, kemampuan fiskal daerah juga harus diperkuat.
Karena itu, inovasi dan kolaborasi antar-OPD menjadi penting agar berbagai potensi ekonomi yang selama ini belum tergarap dapat memberikan kontribusi terhadap daerah.
Perda Jangan Hanya Jadi Aturan
Bupati juga menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan bersama DPRD.
Menurutnya, regulasi yang telah dibuat harus benar-benar dijalankan agar memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan.
"Perda yang sudah kita hasilkan bersama DPRD harus ada yang menegakkan. Pengawasan dan penegakan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk mengoptimalkan pendapatan sekaligus menciptakan tata kelola yang tertib," ujarnya.
Di sisi lain, digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga terus didorong melalui implementasi ETPD.
Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi dinilai dapat meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Untuk itu, Arief meminta dukungan dan pendampingan Bank Jateng terus diperkuat, khususnya dalam transformasi digital dan pengelolaan fiskal daerah.
Potensi Sapi, Ayam hingga Sumur Minyak Dipetakan
Bupati Arief meminta para camat dan OPD tidak berhenti pada pendataan wajib pajak yang sudah ada, tetapi mulai melakukan pemetaan potensi ekonomi secara konkret di masing-masing wilayah.
Ia mencontohkan sektor peternakan, seperti populasi sapi, usaha ayam, jumlah kandang, serta aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat.
Potensi sektor energi juga menjadi perhatian, termasuk keberadaan sumur tua dan sumur minyak rakyat.
"Para camat tolong dicek wilayah masing-masing, ada berapa kandang ayam. Kita data dulu jumlah dan potensinya. Begitu juga sumur tua, sektor kehutanan, dan industri pengolahan kayu," kata Arief.
Menurutnya, data yang valid akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan sekaligus menghitung potensi kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap perekonomian dan pendapatan daerah.
Aset Pemkab yang Menganggur Diminta Dioptimalkan
Sementara itu, Pj Sekda Blora Dasiran menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak boleh hanya bertumpu pada pajak dan retribusi.
Aset milik Pemkab Blora yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal juga harus dipetakan dan dikembangkan.
Pemkab, kata Dasiran, dapat menggandeng BUMD maupun pihak ketiga untuk mengelola aset tersebut sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Aset-aset Pemkab Blora harus kita optimalkan. Tidak harus semuanya dikelola sendiri, tetapi bisa dikolaborasikan dengan BUMD maupun pihak ketiga sehingga memberikan manfaat dan kontribusi bagi daerah," ujarnya.
Dengan strategi tersebut, aset daerah diharapkan tidak hanya tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi daerah.
PAD Blora Masih Perlu Diperkuat
Dalam forum tersebut, Prof. Drs. Muhammad Mas'ud, M.M., Ph.D. menyebut PAD Blora berada di kisaran Rp547 miliar atau sekitar 6 persen dari APBD 2025 yang mencapai Rp2,831 triliun.
Ia juga menyebut Blora berada di peringkat ke-25 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam hal kemandirian fiskal.
Menurut Mas'ud, kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi yang lebih agresif namun terukur untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
"Kalau ingin fiskalnya kuat, PAD harus diperkuat. Ini membutuhkan data yang kuat, inovasi, regulasi yang mendukung, serta keberanian melakukan perubahan," ujar Mas'ud.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menentukan keberhasilan daerah, mulai dari kepemimpinan yang visioner, keuangan daerah yang kuat, birokrasi inovatif, hingga program pembangunan yang tepat.
Keuangan daerah, kata dia, bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan instrumen untuk membiayai pembangunan, menjalankan pemerintahan, serta memberikan ruang bagi kepala daerah merealisasikan visi dan program pembangunan.
Lima Strategi Dongkrak Pendapatan
Mas'ud mendorong Pemkab Blora memperkuat PAD melalui sejumlah langkah.
Pertama, memastikan data wajib pajak dan objek pajak valid. Kedua, membangun data baru yang bersifat kuantitatif dan mudah diakses OPD penghasil.
Ketiga, memperluas inovasi dan implementasi ETPD. Keempat, mengevaluasi perda maupun regulasi kepala daerah yang berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan.
Kelima, membuka ruang belajar dan kerja sama dengan daerah lain, sekaligus berani mengambil risiko yang terukur.
Ia juga menekankan pentingnya tolok ukur keberhasilan yang jelas, penerapan reward and punishment, evaluasi berkala, optimalisasi UPT dan personel teknis, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan untuk mencegah potensi penyimpangan.
Sejumlah sektor PAD yang dinilai masih memiliki ruang pengembangan antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel, restoran, BPHTB, pajak reklame, serta potensi BUMD, pasar dan usaha burung walet.
Perbaikan basis data wajib pajak, penyesuaian NJOP dan BPHTB, penguatan juru tagih dan juru taksir, penerapan sistem denda, serta pembenahan regulasi juga dinilai penting.
Pendapatan Bertambah, Pelayanan Masyarakat Diperkuat
Pemkab Blora kini mengarahkan optimalisasi PAD melalui berbagai jalur, mulai dari intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi transaksi, pemanfaatan aset daerah, pengembangan ekonomi lokal, penguatan BUMD, hingga pemetaan sektor-sektor potensial seperti peternakan, kehutanan, industri pengolahan kayu dan minyak rakyat.
Bagi Bupati Arief, peningkatan PAD bukan semata-mata mengejar angka dalam APBD.
Pendapatan yang berhasil dihimpun harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan.
"Yang kita kejar bukan sekadar angka pendapatan. Yang paling penting adalah bagaimana pendapatan itu kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang lebih baik," tegasnya.
