Perbup tentang Penjaga Sekolah perlu Disesuaikan. Dan untuk sementara, memang hanya Perbup yang dapat dijadikan payung hukum untuk mereka.
Anggota Komisi D DPRD Blora Achlif Nugroho Widi Utomo MKom berikan apresiasi pada peluncuran Kartu Blora Pintar, namun agaknya ada satu ganjalan di hati Politisi PPP ini yang masih perlu mendapat perhatian Pemkab Blora, yaitu tentang Nasib Penjaga Sekolah yang nyatanya sampai sekarang masih cenderung terabaikan. Hal itu disampaikan oleh Achlif lewat percakapan WA pada Rabu pagi (24/5/2023).
"Peran Penjaga Sekolah cukup krusial di dunia pendidikan. Tiap hari mereka menjaga dan memastikan lingkungan sekolah sebagai tempat Kegiatan Belajar Mengajar dapat digunakan secara nyaman dan aman," kata Achlif membuka pencerahan.
"Di Blora saat ini, Penjaga Sekolah masuk pada kategori Pegawai Tidak Tetap (PTT), dari segi kesejahteraan yang didapat dari Pemkab masih relatif kurang, bahkan sangat memprihatinkan," ungkap U'ut panggilan kecil Achlif Nugroho Widi Utomo.
Hambatan Regulasi Penjaga Sekolah
"Dari sisi regulasi, mereka juga belum diuntungkan. Sudah diperhatikan Pemkab lewat Perbup, tapi dilihat dari sisi kesejahteraan, Perbup yang sekarang masih perlu disesuaikan. Dan memang untuk sementara ini hanya Perbup yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi saudara-saudara kita para Penjaga Sekolah ini," lanjut U'ut PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Blora.
"Kami pernah konsultasikan (nasib para Penjaga Sekolah) ke Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan Ditjen GTK Kemendikbud RI, tapi sangat disayangkan, menurut mereka belum ada nomenklatur tentang Usulan Penjaga Sekolah untuk dapat memasukkan mereka dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K," ujar Achlif Nugroho.
Solusi Bagi Para Penjaga Sekolah yang Sudah Dilaksanakan
Menurut Achlif Nugroho PPP, "Yang paling memungkinkan untuk dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan Penjaga Sekolah saat ini adalah hanya dengan merevisi Perbup yang sudah ada. Untuk kemudian disesuaikan Nominal Kesejahteraan Penjaga Sekolah yang bersumber dari APBD Blora!"
Achlif mengaku bahwa pihaknya telah mengkomunikasikannya dengan Bupati Blora. "Beliau sepakat. Kita akan kawal perubahan Perbup tersebut lewat Pembahasan Teknis bersama Dinas terkait. Dan kita juga sudah komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan serta Kabag Hukum Sekda Blora."
Ketika ditanya tentang kemungkinan dibuatkannya Perda untuk para Penjaga Sekolah, Politisi Muda PPP ini menjawab singkat, "Masalah penggunaan Teknis Keuangan Daerah, Perbup saja sudah cukup. Lagian belum ada konsiderannya."
KESRA PTT Direncanakan Akan Mengacu Perbup Jepara
"Selain dengan Bupati, Diknas dan Kabag Hukum, kita juga sudah komunikasi dengan Pemkab Jepara lewat Ketua DPRD-nya yang kebetulan juga dari PPP. Kita akan menggunakan Perbup Jepara tentang KESRA PTT sebagai salah satu referensi Penyusunan Perubahan Perbup," pungkas Achlif PPP.
Perlu diketahui, Perbup yang dimaksudkan oleh Achlif PPP adalah Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Jepara. Penjaga Sekolah masuk dalam kategori Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.
Skema pemberian honor PTT ber-SPK di Kabupaten Jepara yang bersumber dari APBD Kabupaten, untuk PTT berijazah SD/SMP sebesar Rp 1.136.000,- bagi PTT berijazah SMA/SMK sebesar Rp 1.182.000,- sedangkan yang berijazah Diploma baik 1-2-3 sebesar Rp 1.182.000,- dan bagi yang berijazah S1 diberikan Rp 1.206.000,- (HW)
KOMENTAR