APDESI Merah Putih & Bappenas sinkronkan Satu Data Indonesia. Desa kini jadi subjek utama pembangunan demi akurasi menuju Indonesia Emas 2045.
.jpg "Sosok Agung Heri, SST, MM, memberikan pernyataan mengenai pentingnya harmonisasi data dari level desa untuk mencapai target Indonesia Emas 2045")
Di ruang pertemuan yang sarat akan aroma kebijakan dan nuansa teknokratis, sebuah narasi besar sedang dirajut. Pada Senin, 26 Januari 2026, bukan sekadar urusan birokrasi biasa ketika Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih berdiri tegak di tengah forum "Kolaborasi Satu Data Indonesia untuk Pembangunan Pusat dan Daerah". Acara ini menjadi panggung bagi pergeseran paradigma yang selama ini sering terabaikan, yakni menempatkan desa sebagai jantung informasi negara.
Bukan rahasia lagi bahwa selama desa sering kali hanya diposisikan sebagai objek pelengkap dalam statistik nasional. Namun, melalui kerja sama strategis dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), APDESI Merah Putih sedang melancarkan serangan balik terhadap ketidakakuratan data. Mereka berupaya memastikan bahwa setiap denyut kehidupan di tingkat akar rumput terekam dalam angka yang presisi dan tidak bisa dimanipulasi oleh kepentingan sesaat.
Memutus Rantai Bias Informasi
Bagi para pengambil kebijakan, data adalah navigasi. Tanpa data yang valid, pembangunan nasional tak ubahnya kapal besar yang berlayar di tengah kabut tanpa kompas. Keterlibatan desa sebagai subjek utama penyedia data dasar merupakan langkah untuk menyentuh sisi psikologis masyarakat paling bawah agar mereka merasa memiliki program pembangunan tersebut. Ketika warga desa terlibat dalam pendataan, secara otomatis muncul rasa percaya diri dan legitimasi terhadap negara yang selama ini terasa jauh di awang-awang.
Pendekatan ini menyasar titik terdalam dari pengambilan keputusan. Dengan data yang mutakhir dan terpadu, kebijakan yang lahir tidak lagi bersifat "kira-kira", melainkan hasil dari pemetaan kebutuhan yang nyata. Inilah yang menjadi fondasi bagi terciptanya harmoni antara keinginan pusat dan realitas di daerah.
.jpg)
Suara dari Kedungtuban untuk Indonesia
Hadir dalam forum tersebut, Ketua Wantim DPP APDESI Merah Putih yang juga merupakan "panglima" di Desa Sidorejo, Kedungtuban, Blora, yakni Agung Heri Susanto, ST, MM. Tidak sebatas membawa mandat organisasi, melainkan membawa semangat dari tanah Blora tentang pentingnya sinkronisasi hierarkis.
"Kerja sama dengan Bappenas ini adalah jalur cepat menuju Indonesia Emas 2045. Kita ingin arah pembangunan tersusun tertata secara hierarkis dan harmonis, dimulai dari titik nol pembangunan, yaitu desa," ujar sosok yang dikenal vokal dalam urusan tata kelola pemerintahan desa tersebut.
Agung Heri menekankan bahwa Satu Data Indonesia bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan soal martabat warga desa yang harus diperjuangkan lewat akurasi informasi. Agung Heri seolah ingin mengatakan bahwa jika data di desa sudah "ngapusi", maka seluruh bangunan kebijakan nasional akan goyah.
Menuju Indonesia Emas dengan Presisi
Kolaborasi ini mengirimkan pesan kuat kepada pasar dan publik bahwa Indonesia sedang berbenah secara fundamental. Dengan memperkuat peran desa, pemerintah sedang mengaktifkan sel-sel pembangunan yang paling krusial. Ini adalah strategi jangka panjang untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara mendarat tepat di sasaran, bukan menguap karena salah hitung.
Transformasi desa dari sekadar "penerima bantuan" menjadi "penyedia solusi" melalui data adalah kunci keberlanjutan ekonomi nasional. Ketika desa berdaya secara data, maka kedaulatan pembangunan ada di tangan rakyat sendiri. Sebuah langkah kecil di Jakarta, namun merupakan lompatan besar bagi masa depan seluruh pelosok negeri.
.jpg)
.jpg)
