BLORA – DPRD Kabupaten Blora menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Fraksi DPRD, jawaban Bupati Blora atas pandangan ...
BLORA – DPRD Kabupaten Blora menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Fraksi DPRD, jawaban Bupati Blora atas pandangan fraksi, hingga Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Blora, Kamis, 10 September 2026.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Ketua DPRD Blora beserta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blora, jajaran Forkopimda, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Dalam pandangan fraksi-fraksi DPRD, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, antara lain optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan ketepatan sasaran belanja daerah, pembangunan infrastruktur, penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanganan kekeringan dan kebakaran, pengelolaan sampah, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kinerja OPD.
Menanggapi pandangan tersebut, Bupati Blora menyampaikan bahwa terdapat kenaikan target pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026.
“Kenaikan target pendapatan daerah yang kita rencanakan di APBD Perubahan 2026 ini diharapkan memberikan kesempatan untuk meningkatkan belanja daerah dengan menggunakan data potensi dan kebijakan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien,” terang Bupati.
Bupati menegaskan, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong optimalisasi pendapatan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis digital.
“Penerimaan PAD yang meningkat nantinya kita harapkan tidak akan menjadi beban untuk masyarakat. Peningkatan PAD juga menggunakan teknologi tepat guna berbasis digital. Ini akan mempermudah semua pihak dengan transparansi yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, terkait efisiensi dan ketepatan sasaran belanja daerah, Bupati menyampaikan bahwa penambahan alokasi anggaran pada APBD Perubahan akan diarahkan pada program-program prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur.
“Bahwa penambahan alokasi anggaran belanja daerah pada APBD Perubahan ini kita akan prioritaskan untuk program-program yang terkait dengan infrastruktur, baik itu jalan, sekolah, dan juga yang lainnya,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan memperhatikan sisa waktu tahun anggaran 2026 agar program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Terkait pembangunan infrastruktur jalan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Blora bersama legislatif terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat agar program tersebut dapat segera direalisasikan di Kabupaten Blora.
Selain infrastruktur, penyehatan BUMD, khususnya BPR Blora Artha, juga menjadi salah satu perhatian penting pemerintah daerah. Bupati menegaskan komitmennya untuk melakukan penataan dan pembenahan manajemen BPR Blora Artha agar kembali menjadi lembaga keuangan daerah yang sehat dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah.
“Kita berharap Bank Blora Artha sebagai bank kebanggaan kita ini bisa kita sehatkan kembali. Kita akan berkomitmen untuk menata manajemen,” ungkapnya.
Setelah manajemen terbentuk, lanjut Bupati, akan dilakukan sejumlah langkah perbaikan operasional secara nyata. Upaya tersebut antara lain memperkuat sumber pendanaan dari pihak ketiga serta membuka peluang kerja sama dengan investor.
“Ini sudah kita list untuk menjaga agar penyertaan modal yang sudah diberikan APBD nanti bisa disempurnakan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh manajemen nantinya,” sambung Bupati.
Dalam rapat tersebut, isu kekeringan yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Blora juga mendapat perhatian. Pemkab Blora terus menyiapkan solusi jangka panjang, antara lain mencari sumber-sumber air baru yang memungkinkan untuk dilakukan pengeboran. Selain itu, pemerintah daerah berencana menambah armada pengangkut air bersih guna memperkuat pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
Tidak hanya kekeringan, penanganan kebakaran juga menjadi perhatian. Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan penambahan armada pemadam kebakaran untuk meningkatkan kecepatan respons apabila terjadi kebakaran.
“Ini juga sudah kita rencanakan untuk bisa ditambah armadanya minimal sekitar dua unit, kalau ada kejadian kebakaran ini bisa diatasi dengan secepatnya,” paparnya.
Upaya penanganan kebakaran tersebut juga akan diperkuat melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Yon TP dan PPSDM Migas yang telah memiliki armada pemadam kebakaran. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan kebakaran, baik di wilayah timur maupun wilayah barat Kabupaten Blora.
Selain sejumlah isu tersebut, rapat paripurna juga membahas berbagai agenda strategis lainnya, termasuk penanganan sampah, penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta evaluasi dan peningkatan kinerja OPD.
Setelah seluruh pandangan fraksi disampaikan dan mendapatkan jawaban dari Bupati Blora, rapat paripurna dilanjutkan dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Blora dan Pemerintah Kabupaten Blora terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026.
