BLORA – Persoalan pendidikan, perlindungan anak, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian dalam agenda audien...
BLORA – Persoalan pendidikan, perlindungan anak, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian dalam agenda audiensi yang digelar Pemerintah Kabupaten Blora, Rabu (16/9/2026).
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut surat Masyarakat Peduli Pendidikan dan Anak (MPPA) Kabupaten Blora terkait pemberitahuan audiensi dan penyampaian aspirasi masyarakat.
Berdasarkan surat undangan Pemerintah Kabupaten Blora, audiensi dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Blora mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Materi yang dibahas mencakup pendidikan, perlindungan anak, serta program pemerintah yang berdampak langsung terhadap anak, termasuk MBG.
Kepala Dinas Kesehatan Turut Dilibatkan
Dalam daftar pihak yang diundang, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora menjadi salah satu unsur penting yang dilibatkan dalam audiensi tersebut.
Keterlibatan Dinas Kesehatan dinilai relevan mengingat aspek kesehatan dan keamanan pangan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program yang menyasar anak-anak.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Edi Widayat, menegaskan bahwa pihaknya selalu melakukan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL di setiap pelaksanaan MBG.
Dinkes Selalu Inspeksi IKL di Setiap MBG
Menurut Edi Widayat, inspeksi IKL menjadi bagian penting dari pengawasan agar program MBG tidak hanya memenuhi target gizi, tetapi juga aman dari aspek kesehatan lingkungan dan keamanan pangan.
“Dinas Kesehatan selalu melakukan inspeksi kesehatan lingkungan di setiap pelaksanaan MBG. Ini bagian dari pengawasan kami agar makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman,” tegas Edi Widayat.
Ia menjelaskan, inspeksi IKL tidak berhenti pada aspek administratif. Pemeriksaan dilakukan langsung di lapangan, mulai dari kondisi dapur, kebersihan lingkungan, sanitasi, ketersediaan air bersih, higiene penjamah makanan, proses pengolahan, penyimpanan bahan pangan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Yang kami perhatikan bukan hanya kelengkapan administrasi, tetapi kondisi nyata di lapangan. Mulai dari dapur, sanitasi, air bersih, pengolahan, penyimpanan, sampai makanan diterima anak. Semua itu harus dipastikan aman,” ujarnya.
Pengawasan Harus Menyentuh Lapangan
Dalam konteks pelaksanaan MBG, pengawasan kesehatan tidak berhenti pada aspek administratif. Kondisi dapur, kebersihan lingkungan, pengolahan makanan, penyimpanan bahan pangan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian.
Karena program tersebut bersentuhan langsung dengan anak-anak, pengawasan secara berlapis diperlukan agar tujuan pemenuhan gizi tidak justru menimbulkan persoalan kesehatan.
Dinas Kesehatan diharapkan terus menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, termasuk memberikan rekomendasi maupun langkah tindak lanjut apabila ditemukan kondisi yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
“Jika ditemukan kondisi yang berpotensi mengganggu kesehatan, kami akan memberikan rekomendasi dan tindak lanjut sesuai kewenangan. Kesehatan lingkungan dan keamanan pangan menjadi prioritas, terutama karena penerima manfaatnya adalah anak-anak,” tambah Edi Widayat.
Forum Audiensi Jadi Ruang Evaluasi
Audiensi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial PPPA, hingga unsur SPPG tersebut dapat menjadi ruang untuk menyamakan langkah dan mengevaluasi pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan anak.
Surat undangan tersebut mencantumkan sejumlah unsur strategis, termasuk:
· Bupati dan Wakil Bupati Blora;
· Ketua DPRD;
· Kepala Kejaksaan Negeri;
· Kapolres;
· Kepala Dinas Kesehatan;
· Kepala Dinas Pendidikan;
· Kepala Dinas Sosial PPPA.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, pembahasan diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus memastikan program pemerintah berjalan dengan mengutamakan aspek keamanan, kesehatan, dan kepentingan masyarakat.
Kesehatan Anak dan Keamanan Pangan Prioritas
Bagi Dinas Kesehatan, pengawasan kesehatan lingkungan dan keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting yang perlu terus diperkuat, terutama pada program yang penerima manfaatnya adalah anak-anak.
Penegasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Edi Widayat, bahwa inspeksi IKL selalu dilakukan di setiap pelaksanaan MBG menjadi penanda bahwa aspek kesehatan tidak boleh diabaikan dalam program pemenuhan gizi.
Dengan pengawasan yang ketat, transparan, dan melibatkan banyak pihak, program pemenuhan gizi anak diharapkan dapat berjalan tanpa mengabaikan aspek kesehatan, keamanan pangan, dan kepentingan pendidikan anak.
