Pemerintah Pusat targetkan 95 persen dari pagu anggaran pengadaan barang dan jasa untuk belanjakan produk-produk dalam negeri.
Berkali Presiden Joko Widodo ingatkan seluruh jajarannya baik di tingkat kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN/ BUMD selalu tingkatkan penggunaan produk dalam negeri pada setiap pengadaan barang dan jasa. Menurut Kepala Negara, yang seperti itu akan berdampak dongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
"Saya sudah berbicara mengenai penggunaan produk dalam negeri ini yang keempat, saya hadir terus. Kenapa saya hadir? Karena saya melihat ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita," jelas Presiden Jokowi saat membuka acara Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, (15/03/2023).
Presiden juga ingatkan jajarannya supaya jangan pergunakan anggaran APBN untuk belanja produk impor. Menurut Kepala Negara, pendapatan negara pada APBN dikumpulkan dengan tidak mudah dari berbagai sumber, mulai dari pajak, dividen, royalti, hingga penerimaan negara bukan pajak.
"(APBN) dikumpulkan dengan sangat sulit, tidak mudah, sehingga terkumpul pendapatan negara itu. Kemudian kita belikan produk impor, kemudian kita belikan produk buatan luar negeri, benar? Benar? Benar? Inilah yang selalu saya ingatkan. Saya awal-awal itu kaget, saya buka, banyak sekali pembelian produk-produk impor kita. Padahal, sumbernya pembelian itu uang APBN. Inilah yang ingin kita luruskan," tegas Presiden Jokowi.
Optimalkan E-Katalog Produk Dalam Negeri
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bila kini banyak produk dalam negeri yang masuk ke e-katalog. Jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kepala Negara memerintahkan agar produk-produk dalam negeri yang telah masuk e-katalog tersebut tidak hanya dilihat saja, melainkan juga dibeli oleh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN dan BUMD.
"Saya hanya titip, kalau sudah masuk barang-barang produk dalam negeri kita ke e-katalog, jangan dibiarkan hanya masuk saja, tapi dibeli. Kementerian/ lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota, kabupaten, semuanya tengok itu e-katalog, beli. Percuma kita meng-collect untuk dimasukkan ke e-katalog (kalau) hanya ditonton, tidak dibeli, untuk apa?" ungkap Presiden Jokowi.
Pemerintah Pusat targetkan 95 persen dari pagu anggaran pengadaan barang dan jasa untuk belanjakan produk-produk dalam negeri. Presiden meyakini, jika hal tersebut bisa dilakukan, maka industri dan UMKM dalam negeri dapat hidup dan berkembang.
"Enggak usah jauh-jauh cari investor kalau ini bisa berjalan. Investor itu bagus juga sebagai bonus, tapi di dalam kita sendiri dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik, kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri juga bisa kita gunakan," ujar Presiden Jokowi.
Turut hadir dampingi Presiden Jokowi para acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (SN)
.jpeg)
