Partai Golkar Blora Tidak Buka Pendaftaran Bacabup dan Bacawabup untuk Pilkada 2024

Ketua Umum Airlangga Hartarto memberi arahan langsung pada Siswanto dan Kamadjaya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta untuk maju PILKADA 27...

Ketua Umum Airlangga Hartarto memberi arahan langsung pada Siswanto dan Kamadjaya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta untuk maju PILKADA 27 Nopember 2024.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Blora tidak membuka pendaftaran atau penjaringan bakal calon bupati (bacabup) dan wakil bupati (bacawabup) Blora pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 ini. 

Ketua DPD Golkar Blora, Siswanto, menjelaskan bahwa keputusan ini adalah hasil intruksi langsung dari Pimpinan Pusat Partai Golkar. Dalam pernyataannya, Siswanto menyebutkan bahwa partai hanya akan memberikan surat mandat kepada kader dan petugas internal partai untuk mengusulkan bakal calon bupati dan wakil bupati dari kalangan mereka sendiri.

Kebijakan DPP Golkar

Menurut Siswanto, Pimpinan Pusat Partai Golkar telah memberikan surat mandat kepada sejumlah kader internal partai dari DPD Golkar provinsi dan kabupaten/kota untuk menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati. Hal ini merupakan mekanisme partai yang harus dihormati oleh DPD di tingkat kabupaten dan provinsi.

Proses Seleksi Bakal Calon

Politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Blora mengungkapkan bahwa DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat tugas kepada dua bakal calon dan mengundang mereka untuk mengikuti pengarahan dari Pengurus Pusat Partai Golkar. Mereka juga diberikan penjelasan mengenai mekanisme untuk mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati melalui hasil survei. Siswanto menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut akan diberikan kepada mereka yang memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi di mata rakyat.

“Siapa yang punya elektabilitas dan tingkat popularitas di hati rakyat cukup tinggi, dia yang akan diberikan rekomendasi dari DPP Partai Golkar. Sesuai instruksi DPP Partai Golkar, saya sebagai ketua Golkar Kabupaten Blora, dan Bapak Kamajaya, yang mendapatkan surat mandat tersebut,” ujar Siswanto.

Peran DPP Partai Golkar

Meski DPD Golkar Blora tidak menerima surat mandat, Siswanto menegaskan bahwa keputusan mengenai bakal calon bupati dan wakil bupati Blora tetap ditentukan oleh DPP Partai Golkar. Ini berarti bahwa meskipun tidak mendapatkan surat mandat, DPP tetap memiliki kendali atas rekomendasi calon.

Koalisi Politik

Siswanto juga mengungkapkan bahwa Partai Golkar Blora telah menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik lainnya. Dengan perolehan 5 kursi, mereka menyadari pentingnya berkoalisi untuk memperoleh dukungan yang cukup. Komunikasi intensif dengan partai politik lainnya telah dilakukan sebagai langkah awal dalam menjalin koalisi.

"Kami mendapat 5 kursi. Kami perlu berkoalisi untuk mendapat perahu dan kami telah intens komunikasi dengan partai politik lain," pungkas Siswanto.