Ketua DPRD Blora, Mustopa, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menerima audiensi dari warga Desa Karanganyar, Kecam...
.jpg)
Ketua DPRD Blora, Mustopa, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menerima audiensi dari warga Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, yang terdampak pembangunan Bendungan Cabean. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Blora, Kamis (06/02/2025), Mustopa menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal aspirasi warga agar mendapatkan kejelasan terkait proses "ganti untung" lahan yang hingga kini masih menjadi polemik.
Audiensi Warga Desa Karanganyar
Dalam audiensi yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Karanganyar, warga menyampaikan beberapa permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah belum jelasnya kompensasi atau "ganti untung" bagi warga yang lahannya terdampak proyek Bendungan Cabean. Selain itu, warga juga meminta revisi peta lokasi penghubung antara warga Kali Soko Dukuh Karanganyar serta mengeluhkan dampak pembangunan bendungan terhadap tanah mereka yang berada di sebelah kanan lokasi proyek.
Mustopa menyatakan bahwa pihak DPRD Blora telah berupaya memfasilitasi pertemuan antara warga dan pihak terkait guna mencari solusi terbaik. "Alhamdulillah, hari ini kita menerima audiensi dari warga Desa Karanganyar Kecamatan Todanan yang langsung dikomandani oleh Kepala Desa-nya terkait dengan pembangunan bendung Cabean yang belum clear menurut warga masyarakat," ujar Mustopa.
Upaya DPRD Blora dalam Mencari Solusi
Menindaklanjuti keluhan warga, Mustopa memastikan bahwa DPRD Blora tidak tinggal diam. Dalam audiensi tersebut, DPRD menghadirkan berbagai pihak yang berwenang, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pawalijuwana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kehadiran unsur-unsur terkait ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai tahapan penyelesaian masalah yang dihadapi warga.
Menurut Mustopa, salah satu langkah konkret yang akan segera dilakukan adalah pelaksanaan lelang bersifat apraisal oleh pihak BBWS. Dengan demikian, pemenang lelang dapat segera turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran lahan warga yang terdampak. "Pemenang lelang nantinya akan turun langsung untuk mengukur luas lahan dan menentukan berapa besaran ganti untung bagi warga Karanganyar yang lahannya harus dibayarkan," tambahnya.
Proyek Bendungan Cabean sebagai Program Strategis Nasional
Bendungan Cabean merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan air dan mendukung sektor pertanian di Blora dan sekitarnya. Pembangunan bendungan ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam hal pengairan sawah dan ketersediaan air bersih.
Namun, dalam pelaksanaannya, proyek ini masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah penyelesaian hak-hak masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, DPRD Blora terus berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan sesuai rencana tanpa mengabaikan kepentingan warga.
Komitmen Mustopa sebagai Ketua DPRD Blora
Sebagai Ketua DPRD Blora, Mustopa menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Ia juga meminta kepada pihak terkait untuk segera merealisasikan solusi yang telah disepakati dalam audiensi. "Harapan kami, dengan adanya lelang apraisal ini, masyarakat dapat segera memperoleh kejelasan mengenai hak-hak mereka, dan proyek strategis ini dapat berjalan tanpa hambatan," ujar Mustopa.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Blora akan terus memonitor perkembangan proyek ini agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan bagi semua pihak. "Kami di DPRD akan selalu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pembangunan ini," imbuhnya.
Dengan adanya solusi berupa lelang apraisal untuk menentukan kompensasi lahan, diharapkan permasalahan ini segera terselesaikan. Sehingga, pembangunan Bendungan Cabean dapat terus berlanjut demi kepentingan masyarakat luas tanpa mengorbankan hak-hak warga yang terdampak.
.jpg)
