DPRD Blora gelar paripurna tiga agenda: sahkan KUA-PPAS 2025, bahas pertanggungjawaban APBD 2024 dan RPJMD 2025–2029.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda padat yang mencakup tiga topik strategis sekaligus, Kamis (26/6). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora, Mustopa, S.Pd.I., berlangsung di ruang rapat utama gedung dewan dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, para anggota DPRD, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tiga agenda utama yang dibahas dalam rapat kali ini meliputi: Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, dan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini hadir mewakili Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., untuk menyampaikan langsung dokumen pertanggungjawaban dan menandatangani nota kesepakatan bersama jajaran pimpinan DPRD.
Fraksi Soroti Pembangunan Hingga Sistem Pendidikan
Dalam sesi penyampaian pandangan umum, DPRD menggunakan format efisiensi dengan menunjuk tiga juru bicara fraksi. Jamhuri mewakili gabungan lima fraksi, H. Anif Mahmudi, S.Kep., M.Si. dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Munatin dari Fraksi Pembangunan Sejahtera.
Jamhuri dalam penyampaiannya menyoroti sepuluh isu krusial, termasuk ketersediaan pupuk, dorongan percepatan pembangunan infrastruktur lintas kecamatan, penguatan sektor pertanian dan peternakan untuk menunjang ketahanan pangan nasional, serta pentingnya pembentukan kawasan industri yang terarah. Ia juga menekankan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih yang didorong pemerintah pusat perlu didampingi dan dikawal secara teknis oleh Pemkab Blora.
Dari kubu PDI Perjuangan, Anif Mahmudi menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang mengakomodasi pendekatan bottom-up dan memperkuat sinergi dengan arah pembangunan nasional. “Dengan kondisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Blora yang masih sangat kecil, pola pembangunan pasti bersifat instruktif. Tapi arah kebijakannya tetap harus menyentuh kebutuhan real masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan Munatin dari Fraksi Pembangunan Sejahtera membawa tujuh poin pandangan, salah satunya dukungan terhadap visi besar RPJMD yang dituntut harus memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Ia juga menyoroti permasalahan sistem zonasi dalam penerimaan siswa tingkat SMP. “Dinas Pendidikan perlu melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kuota siswa maupun kesiapan sekolah dalam pengelolaan ruang kelas,” tegasnya.
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS
Usai penyampaian pandangan fraksi, rapat dilanjutkan dengan pembacaan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang disampaikan oleh juru bicara Adiria. Dalam laporannya, Banggar menyampaikan hasil pembahasan intensif terkait perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025.
Setelah laporan diterima, Ketua DPRD Mustopa memimpin langsung prosesi penandatanganan Nota Kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blora. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD Blora dan Wakil Bupati Sri Setyorini, didampingi oleh Sekretaris Daerah Blora Komang Gede Irawadi, SE., M.Si.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Setyorini menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan komitmen bersama dalam menyelenggarakan agenda strategis daerah. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD yang telah memberikan pandangan dan catatan penting untuk keberlanjutan pembangunan Blora,” katanya.
Ia menambahkan bahwa seluruh pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD akan dijawab dan ditindaklanjuti pada rapat paripurna berikutnya yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
RPJMD 2025–2029, Momentum Menentukan Arah Lima Tahun
Poin penting dalam rapat kali ini adalah pembahasan awal terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dokumen RPJMD menjadi penentu arah kebijakan, prioritas pembangunan, hingga proyek strategis yang akan dijalankan oleh Pemkab Blora dalam lima tahun ke depan.
Sejumlah fraksi menyoroti pentingnya penyelarasan RPJMD dengan kebutuhan daerah yang sangat spesifik dan menghindari pendekatan seragam (one size fits all). Dalam dokumen tersebut, disinggung pula isu tentang infrastruktur dasar, pengembangan kawasan perdesaan, digitalisasi pelayanan publik, serta reformasi tata kelola birokrasi.
Pihak legislatif berharap RPJMD bukan hanya menjadi dokumen formalitas semata, tetapi betul-betul menjadi kompas arah pembangunan yang dijalankan secara konsisten dan terukur.
Evaluasi Pendidikan Jadi Sorotan
Salah satu hal baru dalam rapat kali ini adalah masuknya evaluasi sistem zonasi dan pengelolaan penerimaan siswa sebagai isu prioritas yang disampaikan oleh Fraksi Pembangunan Sejahtera. Munatin dalam penyampaiannya menekankan bahwa sejumlah sekolah negeri di Blora mengalami kelebihan daya tampung yang tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.
“Ini menjadi PR penting untuk Dinas Pendidikan, terutama dalam masa transisi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025/2026,” katanya.
Ia juga menyarankan agar Pemkab Blora membuka forum konsultasi publik dan mendengar aspirasi langsung dari para orang tua dan komunitas pendidikan sebelum menetapkan kebijakan besar pada bidang ini.
Kerja Sama Eksekutif-Legislatif Terus Diperkuat
Dengan suksesnya penyelenggaraan rapat paripurna ini, DPRD Blora dan Pemerintah Kabupaten Blora kembali menunjukkan sinergitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Tiga agenda besar yang berhasil dituntaskan dalam satu hari mencerminkan intensitas kerja yang tinggi di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.
Ketua DPRD Mustopa menegaskan bahwa pihaknya akan terus membuka ruang diskusi dan pengawasan demi memastikan seluruh kebijakan anggaran dan perencanaan pembangunan berjalan sesuai koridor yang telah disepakati bersama.
“Penting bagi kita semua menjaga keberlanjutan pembangunan dan menjawab aspirasi masyarakat Blora secara konkret. DPRD akan terus mengawal,” tutupnya.
