Bupati Blora dorong penambahan kuota SMA/SMK dan SLB Negeri demi pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah barat dan pelosok Blora.
Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., terus mendorong penguatan akses pendidikan menengah di Kabupaten Blora. Selain mengupayakan pendirian Perguruan Tinggi Negeri, Bupati juga mengusulkan penambahan kuota SMA dan SMK Negeri, khususnya di wilayah kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri tingkat atas.
Usulan ini disampaikan Bupati Arief saat memimpin rapat persiapan program Sekolah Rakyat bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, S.Pd., M.Pd., M.Si., dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, S.Pd., M.Si., pada Senin sore (30/6/2025).
“Kita ingin tahu seberapa banyak lulusan SMP/MTs sederajat yang melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK Negeri. Kalau memang angkanya kecil, maka perlu didorong agar ada penambahan kuota, bahkan pendirian unit baru,” ujar Bupati Arief.
Akses Pendidikan yang Belum Merata
Menurut Bupati, beberapa kecamatan di Blora masih terkendala jarak dan akses terhadap SMA atau SMK Negeri. Bahkan, ada sekolah yang sudah kewalahan menerima peserta didik baru karena keterbatasan lahan.
“Contohnya di SMA Negeri 1 Cepu, lahannya sempit dan sudah penuh. Sementara peminatnya masih banyak. Ada usulan agar dilakukan tukar guling lahan milik Pemkab, misalnya ke lahan bekas SD Internasional yang kini digunakan SDN 3 Balun. Lokasinya strategis, berada tepat di depan Hotel Grand Mega Cepu. Tolong ini dikaji,” tegasnya.
Usulan Tambahan SLB Negeri di Wilayah Barat
Tak hanya pendidikan reguler, perhatian juga diberikan pada penyandang disabilitas. Bupati mengusulkan penambahan satu unit Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di wilayah barat Blora seperti Kunduran dan sekitarnya.
“Saat ini SLB Negeri hanya ada di Jepon dan Randublatung. Wilayah barat seperti Kunduran juga perlu. Saya minta Pak Naryo (Kadis Pendidikan Blora) untuk melihat ada tidak bekas gedung SD yang sudah dimerger dan masih layak digunakan. Nanti bisa diusulkan ke Provinsi sebagai lokasi SLB Negeri baru,” imbuhnya.
Disambut Positif Oleh Provinsi
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, menyambut baik perhatian serius Pemkab Blora terhadap sektor pendidikan.
“Disaat kabupaten lain merasa cukup dengan satu SLB, Blora sudah dua dan kini minta tambah lagi. Ini menunjukkan kepedulian luar biasa Pak Bupati terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Silakan usulannya disampaikan secara tertulis agar bisa kami proses,” ungkap Budi.
Budi juga mengonfirmasi bahwa daya tampung SMA dan SMK Negeri di Blora memang masih jauh dari ideal.
“Baru sekitar 35 persen lulusan SMP/MTs sederajat yang terserap ke SMA/SMK Negeri. Sisanya 65 persen masuk ke sekolah swasta, atau bahkan sekolah di luar daerah. Ini menjadi perhatian kami,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa wilayah dengan kebutuhan mendesak untuk pendirian SMA atau SMK Negeri adalah Kecamatan Todanan dan Kradenan, karena belum memiliki satu pun sekolah negeri tingkat atas, padahal jumlah lulusan SMP/MTs di wilayah tersebut tergolong tinggi.
Arahan Bupati: Petakan Potensi dan Segera Koordinasi
Menanggapi data tersebut, Bupati meminta jajaran Dinas Pendidikan Blora untuk segera berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi dalam memetakan kebutuhan dan potensi penambahan sekolah.
“Saya ingin semua anak-anak Blora bisa sekolah hingga jenjang SMA atau SMK sederajat. Jangan sampai ada ATS (Anak Tidak Sekolah) di kabupaten ini. Ayo kita dorong bersama,” tegas Bupati Arief.
