DPRD Blora menggelar rapat paripurna penyampaian KUA-PPAS 2026 dan melantik anggota PAW baru, dengan fokus kebijakan ekonomi swasembada pangan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (6/8/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Blora, Mustopa, S.Pd.I ini juga dirangkai dengan agenda pengucapan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD masa jabatan 2024–2029.
Turut hadir dalam rapat ini Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta seluruh anggota DPRD.
Penyampaian Rancangan KUA-PPAS 2026
Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Mustopa menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS adalah bagian krusial dalam siklus penganggaran daerah. Dokumen ini akan menjadi acuan arah kebijakan fiskal dan program prioritas pembangunan, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Mustopa mengungkapkan, Pemkab Blora telah menyampaikan Buku KUA-PPAS TA 2026 pada 11 Juli 2025 melalui surat pengantar Nomor 900/0902/2025. Dalam rapat tersebut, Bupati Arief Rohman secara resmi menyerahkan buku rancangan tersebut kepada Ketua DPRD.
Pelantikan PAW DPRD Blora
Agenda paripurna juga diisi pelantikan Ir. H. Setya Utama, M.M. sebagai PAW menggantikan alm. Ahmad Labib Hilmy yang wafat pada 19 Mei 2025.
“Atas nama pimpinan dan anggota DPRD, kami ucapkan selamat bergabung. Semoga cepat beradaptasi di lingkungan kerja DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” ujar Mustopa.
Bupati Arief Rohman turut memberikan selamat, berharap kehadiran anggota baru ini memberi semangat baru dalam upaya Sesarengan mBangun Blora.
Fokus Ekonomi Blora 2026: Swasembada Pangan
Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman memaparkan gambaran perekonomian Blora. Saat ini, struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian, diikuti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran.
Namun, karena pertambangan minyak dikelola pemerintah pusat, Pemkab Blora fokus mengintervensi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Bupati juga menyebut, indikator makro ekonomi Blora menunjukkan perbaikan:
-
Kemiskinan turun dari 11,49% (2023) menjadi 11,42% (2024)
-
Tingkat pengangguran terbuka naik tipis dari 3,1% menjadi 3,67%
-
Pendapatan per kapita meningkat seiring pertumbuhan ekonomi
Arah Kebijakan 2026
Tema pembangunan tahun 2026 adalah “Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan”. Beberapa fokus kebijakan meliputi:
-
Penguatan agribisnis dan daya beli masyarakat
-
Peningkatan investasi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah
-
Pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga pangan dan penguatan TPID
-
Peningkatan kualitas tenaga kerja lewat pelatihan dan pemberdayaan, terutama sektor pertanian
-
Penurunan kemiskinan lewat sinergi CSR dan Baznas
-
Pengembangan ekonomi kreatif berorientasi ekspor
Bupati berharap pembahasan KUA-PPAS bisa segera rampung agar penyusunan APBD 2026 dapat dilanjutkan sesuai tahapan. “Mari bersama menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat kemandirian pangan demi kemajuan Blora,” pungkasnya.
