Presiden Prabowo paparkan RAPBN 2026 dengan fokus ekonomi sehat, efisiensi anggaran, dan penguatan BUMN. Target pertumbuhan 5,4%.
Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna untuk mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto. Acara ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui siaran Zoom, pada Jumat (15/8/2025) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Blora.
Pidato kenegaraan ini memuat paparan Presiden terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, yang diharapkan menjadi jangkar stabilitas ekonomi dan penopang kesejahteraan rakyat. Prabowo menegaskan tekadnya untuk menghapus defisit anggaran dalam membiayai pembangunan nasional.
Fokus RAPBN 2026, Ekonomi Sehat dan Stabilitas Nasional
Dalam RAPBN 2026, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 3.786,5 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 3.136,5 triliun dan belanja untuk pemerintah daerah Rp 650 triliun. Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,4%.
Presiden menyampaikan bahwa penguatan ekonomi nasional akan dilakukan melalui optimalisasi aset negara, pemanfaatan sumber daya alam, dan pemungutan pajak yang berkeadilan. Langkah ini diiringi efisiensi anggaran untuk mencegah korupsi, yang disebut Prabowo telah “berakar” di birokrasi dan BUMN.
Efisiensi tersebut, menurutnya, telah menghemat lebih dari Rp 300 triliun, yang dialokasikan untuk program strategis, antara lain:
-
Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa, pondok pesantren, lansia, dan ibu hamil
-
Program kemandirian pangan dan energi
-
Penguatan pertahanan dan keamanan nasional
Sorotan Kinerja BUMN, Evaluasi Komisaris dan Direksi
Dalam pidatonya, Prabowo secara tegas menyoroti BUMN yang dinilai kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, namun tetap membebani APBN melalui gaji tinggi komisaris dan direksi. Ia menginstruksikan:
-
Evaluasi jumlah komisaris dan direksi
-
Penghapusan pembayaran tantiem
-
Pemberhentian bagi pejabat yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut
Presiden juga menaruh harapan pada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang mengelola aset senilai sekitar Rp 16.500 triliun untuk meningkatkan pendapatan negara, dengan target tambahan USD 50 juta.
Proyeksi Pendapatan dan Defisit
Pendapatan negara pada RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp 3.147,7 triliun, tumbuh 9,8% dibanding outlook 2025. Sementara itu, defisit anggaran dijaga di level 2,48% terhadap PDB, dengan kebutuhan pembiayaan Rp 638,8 triliun.
Prabowo menekankan pentingnya kerja sama pemerintah dengan sektor swasta untuk mengoptimalkan pembiayaan pembangunan.
Transfer Daerah Turun, Efisiensi Ditingkatkan
Presiden mengungkapkan bahwa transfer ke daerah pada 2026 diajukan Rp 650 triliun, turun Rp 269 triliun dibanding APBN 2025 — terendah sejak 2015. Penurunan ini dimaksudkan untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran.
Pemerintah berharap langkah ini tidak memicu kenaikan pajak daerah atau retribusi yang memberatkan masyarakat, meskipun daerah perlu mencari strategi pendapatan baru untuk menopang APBD masing-masing.
Konteks Historis :
Pidato kenegaraan yang disampaikan setiap 16 Agustus atau menjelang HUT RI adalah tradisi kenegaraan sejak era Presiden Soekarno. Pidato ini biasanya memuat capaian pembangunan, arah kebijakan nasional, dan rancangan APBN tahun berikutnya. Tahun 2025 menjadi pidato pertama Presiden Prabowo sebagai kepala negara.
