Bimtek BUMDes se-Kecamatan Tunjungan digelar di Blora untuk dorong tata kelola desa yang transparan, akuntabel, sekaligus tingkatkan kapasitas.
Sebuah langkah maju kembali dicatat desa-desa di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Panitia Bimbingan Teknis (Bimtek) Organisasi Perangkat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas di Raffles Ballroom, Azana Garden Hill Resort Blora, Rabu (1/10/2025). Acara berlangsung sejak pukul 08.30 WIB dengan melibatkan kepala desa, pengawas, serta perangkat BUMDes dari seluruh desa di wilayah tersebut.
Tidak sebatas seremonial, kegiatan ini merupakan bentuk kesadaran akan tata kelola pemerintahan desa, termasuk pengelolaan badan usaha, kini tidak bisa lagi dijalankan secara asal. Good governance—yang dulu identik dengan jargon pejabat pusat—pelan-pelan telah meresap hingga ke lingkup desa. Hal ini tampak dari kesungguhan peserta yang datang mengenakan seragam batik, membawa surat tugas, serta menyiapkan diri untuk belajar bersama.
Camat Tunjungan, BUMDes Harus Taat Aturan
Camat Tunjungan, Lusiana, S.E., M.M., hadir memberikan dukungan sekaligus penekanan pentingnya akuntabilitas. Menurutnya, desa kini wajib mengalokasikan 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan yang dikelola langsung oleh BUMDes.
“Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi BUMDes untuk membuat pertanggungjawaban dan laporan keuangan. Ingin kami, pengurus dapat menjalankan BUMDes sesuai dengan aturan dan tidak ada masalah,” tegas Lusiana.
Pernyataan ini sekaligus menjadi alarm bahwa era pengelolaan desa dengan pola lama—yang minim catatan dan tanpa laporan jelas—sudah usai. Desa dituntut untuk profesional, transparan, dan memiliki sistem pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan ke publik.
Harapan Panitia, Manfaat Nyata untuk Desa
Ketua Panitia, Kokok Sungkowo, menyampaikan bahwa Bimtek kali ini didesain agar pengurus tidak sekadar hadir, tetapi mampu menyerap pengetahuan praktis yang bisa diterapkan langsung di desa masing-masing.
“Kami berharap kegiatan ini benar-benar bermanfaat, terutama untuk peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas BUMDes di Kecamatan Tunjungan,” ujarnya.
Good Governance Sampai Tingkat Desa
Kehadiran forum semacam ini layak diapresiasi. Di tengah banyak isu tentang lemahnya pengawasan dana desa di berbagai daerah, Kecamatan Tunjungan justru menunjukkan ikhtiar berbeda, menekankan pendidikan tata kelola sejak dini.
Bimtek ini menjadi bukti bahwa kesadaran tentang good governance—prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi—tidak lagi hanya menjadi slogan di tingkat kementerian atau kabupaten. Namun sudah menyentuh nadi pemerintahan paling bawah, desa.
Membangun dengan Sehat, Profesional dan Berkelanjutan
BUMDes sejak awal dirancang sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa. Namun, tanpa tata kelola yang baik, potensi itu rawan menjadi masalah. Dengan adanya Bimtek ini, harapannya BUMDes di Tunjungan tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga menjadi contoh bagaimana desa mampu membangun dengan cara yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.
