Ketua DPRD Blora, Mustopa, S.Pd.I., saat ditemui wartawan di kantor DPC PKB Blora, Selasa (18/11), buka-bukaan soal kenapa postur APBD 2026 ...
Ketua DPRD Blora, Mustopa, S.Pd.I., saat ditemui wartawan di kantor DPC PKB Blora, Selasa (18/11), buka-bukaan soal kenapa postur APBD 2026 bakal kerasa “seret”. Bukan karena gaya hemat-hemat aesthetic, tapi karena transfer daerah dari pusat dipotong lumayan pedes, bikin ruang gerak fiskal Blora makin sempit.
Mustopa bilang, kondisi fiskal 2026 praktis nggak bisa lagi dimainin longgar kayak tahun-tahun sebelumnya. Ada pemotongan signifikan pada transfer daerah dari pusat yang otomatis ngerem banyak rencana kegiatan.
“Ya mau nggak mau, kita harus rasionalisasi. Kegiatannya mesti super selektif,” ujarnya dalam sesi wawancara dengan wartawan.
Menurut dia, strategi paling realistis sekarang adalah ngamanin dulu belanja wajib. Terutama gaji PNS, belanja rutin, dan komponen-komponen dasar supaya pelayanan publik ngga ke-disturb.
Setelah itu, baru sinkronisasi program dilakukan biar sejalan sama arah kebijakan pemerintah pusat. Meski begitu, Mustopa ngebet supaya program-program yang dibutuhin rakyat tetap jalan, meskipun dengan pola yang lebih irit.
Soal gaya hemat Eksekutif yang viral karena rapat cuma pakai air mineral dan permen, Mustopa senyum tipis. “Nanti disesuaikan sama kebutuhan dan perhitungannya,” katanya. Intinya, menurut dia, hemat boleh—tapi prioritas kayak gaji pegawai harus aman dulu.
DPRD sendiri udah nge-set jadwal ketok palu APBD 2026 di tanggal 29 November. Di hari itu bakal digelar paripurna lengkap: pandangan umum fraksi, jawaban Bupati, sampai persetujuan R-APBD.
