DPUPR Blora alokasikan Rp60 miliar tahun 2026 untuk tuntaskan 31 persen jalan rusak dan pembangunan gedung strategis demi kesejahteraan rakyat
Derap langkah pembangunan di Kabupaten Blora terus memacu adrenalin demi mewujudkan konektivitas wilayah yang paripurna. Di tengah harapan masyarakat yang membuncah akan akses jalan yang mulus, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora membedah postur anggaran tahun ini yang menyentuh angka Rp60 miliar. Angka tersebut menjadi tumpuan utama dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus mengeksekusi berbagai proyek fisik yang telah dinanti warga di pelosok Bumi Mustika.
Plt Kepala DPUPR Blora, Nizamudin Al Huda, menegaskan bahwa struktur anggaran tersebut merupakan formulasi matang untuk menjaga keseimbangan antara operasional internal dan pelayanan publik. Dari total Rp60 miliar yang tersedia, porsi belanja pegawai serta operasional kantor menyerap Rp13 miliar. Anggaran tersebut mencakup gaji pegawai sebesar Rp11 miliar dan sisanya dialokasikan guna memastikan mesin birokrasi di dinas teknis ini tetap berjalan optimal dalam mengawal setiap jengkal pembangunan di lapangan.
Bina Marga dan Proyek Strategis Ruas Jalan
Sektor infrastruktur jalan tetap menjadi primadona sekaligus prioritas absolut dalam kebijakan fiskal DPUPR tahun ini. Bidang Bina Marga mendapatkan kucuran dana segar sebesar Rp27 miliar yang diarahkan langsung untuk memperbaiki urat nadi perekonomian masyarakat. Fokus utama penggunaan dana ini adalah penanganan titik-titik krusial yang selama ini menjadi kendala mobilitas warga.
Salah satu proyek yang kini tengah berjalan adalah penanganan longsoran di ruas Randu–Getas dengan nilai investasi sekitar Rp700 juta. Selain itu, proyek peningkatan ruas jalan Turirejo–Palon–Nglobo senilai Rp1,19 miliar juga sedang dikebut melalui metode pengecoran. Pekerjaan konstruksi di ruas tersebut dipercayakan kepada CV Meteor Jaya dengan pengawasan ketat dari CV Karya Inti Konsultan. Proyek ini bersumber dari APBD Kabupaten Blora dan menjadi bagian dari skema pekerjaan rutin infrastruktur jalan yang tersebar di berbagai titik strategis.
Ekspansi Gedung dan Penguatan Sektor Dasar
Dinamika pembangunan tahun ini juga mencatatkan angka yang mencolok pada sektor pembangunan gedung yang mencapai Rp14 miliar. Besarnya alokasi ini dipicu oleh pengerjaan urukan untuk program sekolah rakyat yang kini sedang dalam fase pelaksanaan intensif. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sarana pendidikan yang representatif dan berkualitas bagi generasi mendatang.
Tidak hanya fokus pada jalan dan gedung, DPUPR juga menyisir kebutuhan dasar masyarakat lainnya melalui pembagian alokasi di bidang Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp1,9 miliar dan Tata Ruang senilai Rp1 miliar. Sektor sanitasi dan air minum pun tetap mendapat perhatian dengan kucuran dana masing-masing sebesar Rp500 juta dan Rp600 juta. Distribusi anggaran yang merata ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Blora secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Menghadapi Realita 31 Persen Jalan Rusak
Meskipun gelontoran dana terus mengalir, tantangan besar masih membentang di depan mata. Data terbaru menunjukkan tingkat kemantapan jalan kabupaten di Blora berada pada angka 69 persen. Hal ini berarti masih terdapat lubang menganga sebesar 31 persen atau sekitar 270 kilometer ruas jalan yang berada dalam kondisi rusak, baik kategori ringan maupun berat. Nizamudin Al Huda mengakui bahwa sisa ruas jalan yang belum mantap tersebut memerlukan penanganan struktural yang mendalam.
Perbaikan di masa mendatang membutuhkan intervensi alat berat dan penggunaan aspal panas secara masif guna memastikan daya tahan jalan tetap terjaga. Padahal, jika menengok ke belakang pada tahun 2025, sektor infrastruktur jalan telah mendapatkan suntikan dana fantastis sebesar Rp300 miliar. Dana jumbo yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), pinjaman daerah, serta bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut memang telah berhasil membenahi banyak ruas prioritas, namun intensitas lalu lintas yang tinggi terutama di wilayah perkotaan terus menuntut perhatian ekstra.
Pemerintah Kabupaten Blora melalui DPUPR kini berada pada posisi terus berakselerasi di tengah keterbatasan ruang fiskal. Ambisi besar untuk mewujudkan jalan yang mantap seutuhnya merupakan panggilan jiwa untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga Blora. Setiap rupiah yang tertuang dalam APBD adalah amanah yang harus dikonversi menjadi aspal halus dan bangunan kokoh demi masa depan Blora yang lebih sejahtera.
