Blora - Massa dari Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) menggelar aksi dan audiensi di DPRD Kabupaten Blora, Kamis (23/4). Dalam perte...
Blora - Massa dari Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) menggelar aksi dan audiensi di DPRD Kabupaten Blora, Kamis (23/4). Dalam pertemuan yang berlangsung alot namun konstruktif, MPKN menyoroti tajam kebiasaan kunjungan kerja (kunker) DPRD yang dinilai berlebihan, tidak terukur, dan minim dampak nyata bagi rakyat.
“Kunker Sah, Jangan Ugal-ugalan”
Perwakilan MPKN, Seno Margo Utomo, menegaskan bahwa kunker memang memiliki dasar hukum, tetapi pelaksanaannya selama ini jauh dari kata efektif.
“Kunker itu sah, tapi jangan berlebihan. Harus jelas hasilnya untuk masyarakat, bukan sekadar kegiatan rutin tanpa arah. Jangan sampai anggaran habis untuk perjalanan, tapi rakyat tidak merasakan manfaatnya,” tegas Seno di hadapan pimpinan DPRD.
MPKN mendesak agar setiap kunker dilengkapi laporan hasil yang dipublikasikan secara terbuka. Bahkan, mereka mengusulkan pelibatan masyarakat sipil dan media dalam proses pengawasan agar kebijakan bisa dipantau secara objektif.
DPRD Blora: “Kami Minta Maaf”
Menanggapi sorotan keras tersebut, pimpinan DPRD Blora menyatakan menerima seluruh masukan dan secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas polemik yang terjadi.
DPRD berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kunker dan kegiatan lembaga lainnya.
Target perbaikan dimulai pada Mei mendatang,bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas dan dampak terhadap pembangunan daerah.
Bukan Hanya Kunker: Retribusi, Migas, hingga Sumur Rakyat
MPKN juga mengkritisi kebijakan lain yang dinilai tidak berpihak, antara lain:
· Retribusi daerah yang tidak tepat sasaran.
· Pengelolaan potensi daerah yang belum optimal, termasuk sektor migas, kawasan industri, dan sumur rakyat bernilai ekonomi besar.
MPKN mendorong DPRD agar lebih fokus pada kebijakan strategis yang mampu meningkatkan investasi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan kunker untuk membuka akses investor dan menjalin komunikasi dengan kementerian terkait.
“Kalau kunker, ya harus berkualitas. Bawa investor ke Blora, buka peluang ekonomi, bukan sekadar jalan-jalan anggaran,” tandas Seno.
Tindak Lanjut: Publik Akan Menilai
MPKN menyatakan akan terus mengawal komitmen DPRD. Mereka menegaskan bahwa publik akan menilai apakah janji evaluasi ini benar-benar diwujudkan atau hanya sekadar manuver politik.
“Ini ujian. Apakah ini janji politisi atau komitmen nyata wakil rakyat? Masyarakat akan melihat dan menghakimi di waktu yang tepat,” pungkas perwakilan MPKN.
#MPKNBlora
#AksiRakyat
#KawalDPRD
#EvaluasiKunker
#TransparansiAnggaran
#BloraButuhBukti
#BukanSekadarJanji
#KunkerBerkualitas
