BLORA – Puluhan orang mendatangi kawasan Kantor Bupati Blora, Kamis (17/9/2026). Mereka tampil layaknya siswa sekolah dasar, SMP, hingga SMA...
BLORA – Puluhan orang mendatangi kawasan Kantor Bupati Blora, Kamis (17/9/2026). Mereka tampil layaknya siswa sekolah dasar, SMP, hingga SMA. Sebagian lainnya mengenakan pakaian menyerupai tahu, tempe, dan telur.
Aksi itu sempat menarik perhatian karena berlangsung pada pagi hari, saat kegiatan belajar mengajar di sekolah masih berjalan.
Rombongan berjalan kaki dari kawasan warung kopi Grojogan menuju Kantor Bupati Blora di Jalan Pemuda, sekitar 500 meter. Kedatangan mereka bukan sekadar karnaval, melainkan penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.
MPPA Blora Soroti Pelaksanaan MBG
Rombongan berasal dari Masyarakat Peduli Pendidikan Anak (MPPA) Blora. Mereka menyampaikan sejumlah keberatan terhadap pelaksanaan MBG, terutama jika program tersebut diberikan di lingkungan sekolah dan berlangsung pada jam pelajaran.
Keamanan Makanan Anak Jadi Kekhawatiran
Agus Ariyanto, perwakilan MPPA, menyampaikan kekhawatiran orang tua terhadap keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak melalui program tersebut. Menurutnya, sejumlah kejadian siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG menjadi perhatian serius.
“Pokoknya jangan membagikan MBG di sekolah dan pada jam pelajaran. Selain mengganggu kegiatan belajar, kalau sampai terjadi keracunan, orang tua tentu menjadi was-was. Orang tua akan berpikir, anak saya diberi makan apa, apakah makanannya aman atau tidak,” ujar Agus di hadapan Bupati Blora Arief Rohman dan Wakil Bupati Blora Sri Setyorini.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap pelaksanaan MBG di sekolah.
“Pokoknya stop dulu pembagian MBG di sekolah,” tegasnya.
Guru Bukan Babu SPPG
Selain persoalan keamanan makanan dan waktu pelaksanaan, MPPA menyoroti keterlibatan guru dalam proses distribusi maupun penanganan sisa makanan MBG di sekolah.
Agus Suges mengatakan, tugas utama guru adalah mendidik dan mengajar siswa. Menurutnya, guru jangan sampai terbebani pekerjaan yang semestinya menjadi bagian dari pengelolaan penyedia makanan.
“Guru itu bukan babunya SPPG. Jangan sampai guru disuruh mengumpulkan, menghitung, dan mengangkat ompreng, kemudian mengurusi sisa-sisa makanan MBG yang tidak dimakan anak-anak,” ujarnya.
Menurut Agus, persoalan tersebut perlu diperhatikan agar pelaksanaan MBG tidak menggeser tugas utama tenaga pendidik.
“Guru tugasnya mengajar, bukan menjadi babu SPPG. Karena itu, pelaksanaan MBG di sekolah harus dihentikan atau setidaknya dievaluasi secara serius,” katanya.
Pernyataan itu disampaikan dengan suara tegas dalam audiensi. Suasana ruangan sempat hening ketika Agus menyampaikan kritiknya mengenai posisi guru dalam pelaksanaan MBG.
Dua Persoalan Utama
Aspirasi MPPA pada dasarnya menyoroti dua persoalan utama, yakni jaminan keamanan makanan bagi siswa dan pembagian tugas di lingkungan sekolah.
Program MBG merupakan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan anak sekolah. Karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan keamanan pangan, kesehatan siswa, maupun proses distribusinya perlu mendapat perhatian dan evaluasi.
Di sisi lain, penyelenggaraan pendidikan tetap membutuhkan ruang yang cukup agar guru dapat menjalankan tugas utamanya, yakni mendidik dan mendampingi peserta didik selama proses pembelajaran.
Aspirasi untuk Evaluasi
Aspirasi yang disampaikan MPPA Blora menjadi bagian dari dinamika publik dalam mengawal pelaksanaan program MBG. Tujuannya agar pemenuhan gizi anak tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan dan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.
