BLORA – Masyarakat Peduli Pendidikan dan Anak (MPPA) menyampaikan sikap dan sejumlah usulan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis...
BLORA – Masyarakat Peduli Pendidikan dan Anak (MPPA) menyampaikan sikap dan sejumlah usulan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya mekanisme pelaksanaan dan distribusinya di lingkungan sekolah.
MPPA menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak merupakan kebutuhan penting yang harus mendapat perhatian. Namun, pada saat yang sama, pendidikan anak juga tidak boleh diabaikan.
Menurut MPPA, sekolah harus tetap menjadi ruang utama bagi anak untuk belajar, guru untuk mengajar dan mendidik, sekaligus tempat membentuk karakter peserta didik.
Jangan Sampai Program Baik Mengganggu Proses Pendidikan
MPPA berpandangan bahwa setiap program yang dilaksanakan di lingkungan sekolah perlu dirancang dengan mekanisme yang tepat.
Apabila dalam pelaksanaannya justru mengganggu kegiatan belajar-mengajar, menambah beban sekolah maupun guru, atau mengurangi kenyamanan peserta didik, maka mekanisme tersebut perlu dievaluasi.
Karena itu, MPPA menyampaikan tiga poin utama kepada Pemerintah Kabupaten Blora.
Tiga Poin Utama MPPA
1. Mengembalikan Sekolah kepada Fungsi Pendidikan
Sekolah harus menjadi tempat utama untuk belajar, mengajar, mendidik, dan membentuk karakter anak. Program di luar fungsi pendidikan perlu ditempatkan dalam mekanisme yang tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar.
2. Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Tenang, Aman, dan Nyaman
Guru harus dapat menjalankan tugas mengajar dengan tenang, sementara peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal dalam lingkungan yang kondusif, tertib, aman, dan nyaman.
3. Melakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan MBG dan Program Lainnya di Sekolah
MPPA meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai program yang dilaksanakan di lingkungan sekolah.
Apabila dari hasil evaluasi ditemukan pelaksanaan yang mengganggu proses pendidikan, maka mekanismenya perlu diperbaiki, termasuk kemungkinan penghentian pelaksanaan di sekolah atau pengalihan ke mekanisme lain yang tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar.
MPPA Tegaskan Bukan Menolak Pemenuhan Gizi Anak
MPPA menegaskan bahwa sikap tersebut bukan berarti menolak program pemenuhan gizi anak.
Sebaliknya, MPPA menyatakan mendukung pemenuhan gizi anak yang dilakukan secara aman, tepat sasaran, transparan, terawasi, dan akuntabel.
Atas dasar itu, MPPA menawarkan sejumlah alternatif yang dapat menjadi bahan kajian pemerintah.
Empat Alternatif yang Ditawarkan
1. SPPG Harus Profesional, Kompeten, dan Akuntabel
Jika MBG tetap disalurkan melalui SPPG, MPPA mengusulkan adanya standar yang jelas terkait kompetensi tenaga, keamanan pangan, kebersihan, SOP pengolahan dan distribusi, pengawasan bahan baku hingga makanan diterima, mekanisme pengaduan, serta evaluasi berkala.
2. Distribusi Berbasis Data Anak Berdasarkan Zona Desa atau Kelurahan
MPPA mengusulkan pola pendataan dan distribusi yang melibatkan unsur desa/kelurahan, RW, RT, orang tua atau wali, hingga anak sebagai penerima manfaat.
Menurut MPPA, pola tersebut dapat membuka ruang pengawasan yang lebih luas dengan melibatkan pemerintah desa atau kelurahan, masyarakat, dan orang tua.
3. Mengkaji Distribusi Makanan Bergizi Langsung ke Rumah Penerima Manfaat
Makanan bergizi dapat dikaji untuk disalurkan langsung ke rumah penerima manfaat setelah anak selesai mengikuti kegiatan sekolah.
Distribusi tersebut, menurut usulan MPPA, dapat dilakukan pada sore atau petang dan dapat pula dikaji dalam bentuk Makan Malam Bergizi Gratis (MMBG), sepanjang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan pemerintah.
4. Mengkaji Dukungan MBG Langsung kepada Orang Tua atau Wali Murid
MPPA juga mengusulkan agar pemerintah mengkaji alternatif bantuan langsung kepada orang tua atau wali murid berdasarkan data penerima manfaat yang valid dan terverifikasi.
Bentuknya dapat berupa transfer tunai maupun bantuan langsung lainnya dengan mekanisme yang ketat, transparan, terukur, dan dapat diawasi.
Dengan mekanisme tersebut, orang tua atau wali dapat ikut menentukan sekaligus mengawasi pemenuhan kebutuhan gizi anak sesuai kondisi keluarga, sementara sekolah dapat kembali fokus menjalankan fungsi pendidikan.
Gizi Anak Penting, Pendidikan Juga Penting
MPPA berharap pemerintah tidak mempertentangkan kebutuhan gizi dengan pendidikan anak.
Keduanya dinilai harus berjalan beriringan melalui desain kebijakan dan mekanisme pelaksanaan yang tepat.
“Kami mendukung pemenuhan gizi anak. Tetapi pemenuhan gizi jangan sampai mengganggu hak anak untuk mendapatkan proses pendidikan yang tenang, aman, dan nyaman.”
MPPA juga mendorong Pemerintah Kabupaten Blora membuka ruang dialog dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dengan mendengarkan masukan dari sekolah, guru, orang tua, peserta didik, masyarakat, serta pihak-pihak terkait.
Pesan MPPA
MPPA merangkum sikapnya dalam empat pesan:
· Sekolah adalah tempat belajar.
· Guru fokus mengajar.
· Anak fokus belajar.
· Orang tua turut mengawasi pemenuhan gizi.
· Pemerintah memastikan program berjalan aman, transparan, dan akuntabel.
MPPA menegaskan kembali:
“Gizi anak penting, pendidikan anak juga sangat penting.”
“Penuhi gizi anak, tanpa mengganggu pendidikannya.”
“Kembalikan sekolah kepada fungsi pendidikan.”
