BLORA — Usai aksi teatrikal MPPA, Sri Setyorini tegaskan tidak ada ruang kompromi untuk SPPG yang abaikan standar keamanan pangan . Satgas ...
BLORA — Usai aksi teatrikal MPPA, Sri Setyorini tegaskan tidak ada ruang kompromi untuk SPPG yang abaikan standar keamanan pangan .
Satgas MBG Blora kini memiliki kewenangan langsung untuk menindak SPPG yang tidak mematuhi standar operasional prosedur. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Blora sekaligus Ketua Satgas MBG, Sri Setyorini, usai menerima audiensi Masyarakat Peduli Pendidikan dan Anak atau MPPA di Kantor Sekda Blora.
"Kalau tidak mau memenuhi standar yang ada, maaf ya," tegas Sri Setyorini. Ia bahkan menyatakan SPPG yang tidak memenuhi protokol memang tidak seharusnya tetap beroperasi. "Ya tutup. Ya emang harus ditutup," ujarnya.
Aksi Teatrikal MPPA dan Perubahan Kewenangan
Pernyataan tersebut muncul setelah MPPA menggelar aksi teatrikal di halaman Kantor Sekda Blora. Dalam aksi itu, sejumlah peserta mengenakan seragam sekolah dan memperagakan siswa yang mengalami keracunan MBG, termasuk adegan siswa yang kesakitan hingga harus merangkak di atas rumput kering. Aksi tersebut kemudian berlanjut dengan audiensi bersama Sri Setyorini.
Dalam audiensi itu, Sri Setyorini mengungkap perubahan signifikan terkait kewenangan Satgas MBG Blora. "Kemarin saya selaku ketua satgas tidak punya kewenangan apa-apa," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Satgas hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan tindakan, bukan mengambil keputusan langsung. "Sama sekali tidak punya kewenangan," kenangnya.
Situasi berubah setelah insiden dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa dan guru SMAN di Tunjungan dari SPPG di kawasan Sukorejo, Blora. "Alhamdulillah, sejak hari Jumat kemarin, kita diberi kewenangan untuk langsung menutup," tegas Sri Setyorini.
SOP Bukan Sekadar Aturan di Atas Kertas
Menurut Sri Setyorini, kepatuhan terhadap SOP harus menjadi bagian utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. SPPG tidak hanya dituntut menyediakan makanan bergizi, tetapi juga wajib memastikan keamanan pangan sejak bahan baku diterima, disimpan, diolah, hingga didistribusikan kepada penerima manfaat.
Ketika muncul pertanyaan mengenai SPPG yang tidak memiliki SOP atau tidak memenuhi protokol, Sri Setyorini memberikan jawaban singkat dan tegas. "Ya tutup," jawabnya. Ia kemudian mempertanyakan alasan sebuah SPPG tetap beroperasi apabila standar yang diwajibkan tidak dipenuhi. "Soalnya ngapain kok tidak memenuhi protokol, kok bisa beroperasi, kan juga aneh," ujarnya.
MPPA Dorong Evaluasi Menyeluruh
MPPA membawa sejumlah persoalan dalam audiensi tersebut, mulai dari keamanan makanan, standar pengolahan, distribusi makanan, keterlibatan sekolah, hingga pengawasan SPPG. Perwakilan MPPA, Agus Jumantoro alias Suges, juga menyoroti dugaan gratifikasi yang diterima pihak sekolah dari program MBG.
MPPA sebelumnya menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yakni mengembalikan sekolah pada fungsi utamanya sebagai tempat belajar, menciptakan lingkungan sekolah yang tenang, aman, dan nyaman, serta mengevaluasi program di sekolah apabila pelaksanaannya justru mengganggu kegiatan belajar-mengajar. MPPA juga mengusulkan alternatif penyaluran MBG yang lebih dekat dengan keluarga dan masyarakat, dengan melibatkan pemerintah desa, kelurahan, RT/RW, kader masyarakat, serta orang tua atau wali dalam aspek distribusi dan pengawasan.
Pengawasan Harus Aktif, Bukan Menunggu Viral
Sri Setyorini menegaskan bahwa pengawasan terhadap SPPG harus dilakukan secara ketat dan tidak menunggu munculnya masalah atau persoalan menjadi viral. "Pengawasannya saya harap tetap ketat. Kita juga seharusnya tidak usah nunggu viral juga," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki inisiatif untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. "Ada inisiatif untuk melakukan evaluasi," tegasnya. Ia memastikan akan turun langsung bersama tim untuk melihat kondisi SPPG di lapangan. "Jadi nanti saya bersama tim, saya akan turun," ujarnya.
Bola di Tangan Satgas MBG Blora
Dengan kewenangan baru yang disebut telah dimiliki, persoalan MBG Blora kini memasuki tahap implementasi. Publik akan melihat bagaimana pemerintah daerah memastikan SPPG memenuhi standar, menjalankan SOP, dan menjaga proses pengolahan hingga distribusi makanan.
Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, kualitas pelaksanaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program. Pernyataan tegas Sri Setyorini bahwa SPPG yang tidak patuh SOP harus ditutup menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan sekunder.
Evaluasi, pengawasan, dan tindakan terhadap pelanggaran perlu dilakukan secara terukur berdasarkan temuan dan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, program MBG dapat berjalan sesuai tujuan awalnya: memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tanpa mengabaikan standar keamanan pangan serta hak siswa untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.
