Beberapa Solusi dari Edy Wur DPR RI Fraksi PDI-P untuk atasi masalah Cuci Darah bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Blora.
Hari pertama masuk kerja pasca Libur Lebaran, Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., adakan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan kesehatan ke RSUD dr. R. Soetijono Blora, Rabu (26/4/2023). Dari dialog Bupati dan Pengelola RSUD, dapat dipahami bila ada kekurangan tenaga hemodialisa pada RSUD R Soetijono. Kabar ini akhirnya sampai juga ke telinga Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Dan, berikut tanggapan Edy Wur tentang kekurangan tenaga hemodialisa di Blora.
Untuk diketahui, hemodialisa adalah prosedur pembersihan darah dari limbah-limbah hasil metabolisme tubuh dengan menggunakan alat yang disebut dengan hemodialyzer. Secara singkat pengertian hemodialisa yaitu cuci darah, ditujukan untuk pasien gagal ginjal.
Sebelumnya, pada acara Sidak Pelayanan Kesehatan oleh Bupati, Kabid Pelayanan RSUD dr R Soetijono Blora dr. Nur Betsia menyampaikan bahwa kemampuan cuci darah di RSUD ini ada 16 alat. Pihaknya menginginkan agar SDM nakes pelayanan cuci darah bisa ditambah melalui pelatihan pelatihan agar bisa melayani masyarakat lebih banyak lagi.
Negara Harus Hadir
Secara terpisah, saat dimintai tanggapan via daring, Sabtu (29/4/2023), Anggota Komisi IX DPR RI dari Dapil Jawa Tengah III Edy Wuryanto mendukung usulan penambahan fasilitas hemodialisa untuk Blora.
“Namun memperluas layanan hemodialisa jangan serampangan. Harus terukur dari segi fasilitas, alat, SDM, hingga standar operasional (SOP),” ujar mantan dosen yang masih suka olahraga tenis untuk menjaga kebugaran ini.
Edy Wur menunjukkan data dari Kementerian Kesehatan terkait pasien gagal ginjal. Bahwa, pada skala nasional, prevalensi pasien gagal ginjal kronis usia 15 tahun berdasarkan diagnosis dokter di tahun 2018 sebesar 3,8 per mil atau 739.2008 jiwa. Kasus ini paling tinggi terjadi pada rentang usia 65 sampai 74 tahun.
Kemudian diikuti usia lebih dari 75 tahun ke atas, dan usia 55 sampai 64. Untuk pengobatan penyakit ginjal menghabiskan anggaran sekitar Rp.1,9 triliun lebih pertahunnya.
“Artinya negara harus hadir untuk mengatasi masalah ini,” kata Anggota DPR RI Komisi IX Edy Wuryanto.
Hemat Biaya Lewat Peningkatan Peralatan dan Kapasitas Nakes
Menurut Anggota Fraksi PDI-Perjuangan Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, Rembang) ini, RSUD merupakan layanan kesehatan primer bagi sebuah wilayah. Terutama untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Jika RSUD dapat memberikan layanan maksimal untuk masyarakat maka mereka tidak perlu rujuk ke wilayah lain. Kalau RSUD dr R Soetijono tidak maksimal, maka bisa jadi pasien harus dirujuk ke Solo atau Semarang. Ini berarti ada pengeluaran biaya tambahan lagi. Apalagi bagi pasien gagal ginjal yang biasanya harus melakukan hemodialisa sebanyak dua kali dalam seminggu. " kata Edy Wur.
“Dalam memberikan layanan hemodialisa perlu kemampuan SDM dan alat yang mendukung,” kata Legiselator dari PDI-Perjuangan ini.
"Pengobatan pasien gagal ginjal ada berbagai macam. Salah satunya adalah hemodialisa. Penentuan jenis terapi yang tepat termasuk salah satu ketrampilan yang harus dimiliki. Selain itu waktu terapi pada pasien gagal ginjal kronis yang notabene memerlukan hemodialisa dapat mencegah terjadinya komplikasi yang serius karena menumpuknya racun dalam tubuh. Apalagi pasien punya komorbid lain," terangnya.
Di sisi lain, menurut Edy pada layanan hemodialisa ini selain mengandalkan SDM yang terampil juga dipengaruhi peraturan pemerintah yang mendukung dan sistem pembayaran atau asuransi,” ujar Edy. Bagi peserta JKN yang mengalami gagal ginjal dan harus hemodialisa maka BPJS Kesehatan dapat menanggung pembiayaan hingga Rp 92 juta pertahun. Ini untuk dua kali hemodialisa setiap satu minggu.
“Untuk pasien yang tidak mampu, pemerintah harus betul-betul mendata dan mendaftarkan sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI),” ucap Edy Wuryanto.
Minta Bupati Ikut Pikirkan Biaya Sertifikasi Nakes
Edy juga meminta bupati maupun walikota turut berinvestasi di SDM bidang kesehatan. Tidak hanya untuk hemodialisa tapi juga kompetensi di ICU, IGD, atau radioterapi. Sejauh ini tidak banyak yang memiliki keahlian khusus tersebut. Menurut Edy masalahnya ada dua, yakni tidak ada dukungan dari pimpinan faskes dan tidak ada biaya untuk sertifikasi secara mandiri.
"Untuk sertifikasi perawat dengan kompetensi hemodialisa biayanya sekitar Rp 15 juta. Selama ini nakes harus bayar biaya sertifikasi sendiri. Sudah seharusnya pemimpin daerah memahami dan mau mencarikan solusi. Toh investasi SDM kesehatan sangat bermanfaat bagi masyarakat," ungkapnya. (TEW)
KOMENTAR