Sejumlah anggota Dewan dari berbagai fraksi berkumpul untuk menyampaikan keprihatinan mereka terhadap kelambatan APBD Perubahan TA 2023.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar sebuah konferensi pers yang tak biasa pada Jumat (15/9/2023). Sejumlah anggota Dewan dari berbagai fraksi berkumpul untuk menyampaikan keprihatinan mereka terhadap kelambatan dalam proses pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023. Gedung DPRD Blora menjadi saksi atas seruan tegas yang diungkapkan dalam kesatuan suara oleh para legislator tersebut.
Fraksi Golkar: Menyoroti Implikasi Keterlambatan APBD Perubahan
HM Supardi dari Fraksi Golkar mengecam kelambatan dalam proses pembahasan APBD Perubahan. Ia menggarisbawahi pentingnya memiliki semangat besar di kalangan Badan Anggaran (Banggar) dan Pimpinan Dewan untuk mempercepat penyelesaian APBD Perubahan. Supardi menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang terpengaruh oleh keterlambatan ini, termasuk masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengandalkan dana dari APBD. Kelambatan ini, menurutnya, dapat mengakibatkan dampak serius yang meluas.
Fraksi PPP: Konsekuensi Buruk dari Keterlambatan
Anggota Komisi D Achlif Nugroho Widi Utomo dari Fraksi PPP menyampaikan keprihatinan serupa. Ia mengingatkan bahwa jika pembahasan APBD Perubahan terlalu berlarut-larut, ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Salah satu konsekuensinya adalah Provinsi akan melakukan evaluasi terhadap APBD Perubahan tersebut, yang bisa mengakibatkan kerugian besar bagi Kabupaten Blora. Seluruh program yang belum mendapatkan alokasi dari APBD Murni akan terancam terhenti. Hal yang lebih mendalam yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi penyerapan anggaran, terutama dalam pelaksanaan program-program fisik yang bergantung pada APBD Perubahan.
Fraksi PKB: Percepatan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Mochamad Muchklisin dari Fraksi PKB, menilai bahwa percepatan pembahasan APBD Perubahan adalah kunci untuk kesejahteraan masyarakat. Muchklisin menekankan bahwa keterlambatan dalam proses ini akan semakin memperburuk kondisi di bawah. Ia juga mempertanyakan dampak dari penundaan pengesahan APBD terkait aspek keuangan. Ia merasa bahwa jika pembahasan tidak selesai dalam waktu yang wajar, ini akan mengakibatkan penundaan yang signifikan dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.
Fraksi PKS-Gerindra: Memastikan Pembahasan Efektif dan Efisien
Moh. Sahari dari Fraksi PKS-Gerindra menyoroti pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam pembahasan APBD. Namun, ia juga menekankan urgensi waktu dalam proses ini. Mereka mendesak agar proses pembahasan dapat lebih efektif dan efisien dengan penjadwalan yang baik. Sahari menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik. Ia mengecam penundaan berkepanjangan yang dapat mengakibatkan anggaran yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat tertunda.
Fraksi Demokrat Hanura: Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD
Iwan Krismiyanto dari Fraksi Demokrat Hanura mengusulkan agar Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023 segera mendapatkan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Ia juga menyoroti aspek kesehatan dan pembiayaan yang perlu diperhatikan secara detail. Mereka mendorong agar aspirasi warga dapat dibiayai oleh APBD Perubahan, termasuk proyek-proyek jalan lingkungan yang diusulkan.
Kesepakatan Bersama untuk Masyarakat
Secara keseluruhan, para anggota Dewan Kabupaten Blora sepakat untuk mempercepat pembahasan APBD Perubahan demi kesejahteraan masyarakat. Mereka menyadari bahwa kesepakatan yang cepat sangat penting untuk memastikan anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal. Semua fraksi mendorong agar pembahasan APBD Perubahan dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Blora. Diharapkan bahwa tekanan ini akan segera menciptakan perubahan positif dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah tersebut.
KOMENTAR