Setahun setelah peluncuran program RPL Desa, Blora kini dipilih sebagai Kabupaten percontohan untuk RPL Desa.
Sejak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa), para pegiat desa Blora telah mengikuti Program ini.
Setahun setelah peluncuran program tersebut, Blora kini dipilih sebagai Kabupaten percontohan untuk RPL Desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Yayuk Windrati, S.IP, mengonfirmasi kabar ini melalui pernyataan pers yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas PMD, Dwi Edy Setyawan, S.STP, M.M.
"Sosialisasinya sudah setahun yang lalu, untuk kuliah perdana mahasiswa RPL dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2023 yang lalu Unnes Semarang. Untuk sementara, baru pada program Sarjana (S1), harapannya bisa berjenjang ke S2 juga," ucap Edy Sekdin PMD.
Program Recognition of Prior Learning (RPL Desa) adalah inisiatif penyetaraan akademik berdasarkan pengalaman kerja untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi. Program ini memungkinkan berbagai sumber daya manusia di desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta BUMDesa Bersama, untuk menyamakan pengalaman kerja mereka dengan materi kuliah di universitas dengan berbagai program studi. Hasilnya, mereka dapat memperoleh gelar sarjana S1 maupun S2.
Disubsidi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Sebagaimana dijelaskan oleh Sekdin PMD Edy, program ini sebelumnya telah diadopsi di Bojonegoro, dan kesuksesannya membuatnya menjadi inspirasi. Namun, di Blora, proses penetapan nama mahasiswa dan besaran uang subsidi perlu disesuaikan melalui peraturan bupati, yang bertujuan untuk menjaga tertib administrasi dan mengantisipasi pertanyaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat pemeriksaan.
Hingga saat ini, terdapat 276 pegiat desa yang telah mendaftar dan menjalankan tugas sebagai mahasiswa Program RPL Desa. Mereka menerima subsidi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. "Disubsidi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. UKP yang seharusnya 5,4 juta di UNNES kita subsidi separuh sebesar 2,7 juta kali 4 semester," ungkap Sekdin PMD.
Menariknya, dari 276 mahasiswa yang terdaftar, 12 di antaranya berasal dari luar Kepala Desa dan Perangkat Desa. Mereka memiliki latar belakang yang beragam, seperti Ketua Karang Taruna, Direktur BUMDES, dan Pendamping Lokal Desa.
Menurut Edy, dengan pelaksanaan Program RPL Desa ini, PMD berharap akan terjadi perubahan pola pikir dan karakter dalam penyelenggaraan pelayanan di tingkat desa. Mereka mengharapkan bahwa program ini akan memicu perubahan dalam mindset pelayanan dan mendorong visi bersama, yaitu untuk "Sesarengan mbangun Blora yang berkelanjutan".
KOMENTAR