Mbah Lurah Sidorejo Agung Heri Susanto Di tengah kegaduhan dunia politik Kabupaten Blora usai Pemilu 2024 yang memungkinkan peralihan Ketua ...
 |
| Mbah Lurah Sidorejo Agung Heri Susanto |
Di tengah kegaduhan dunia politik Kabupaten Blora usai Pemilu 2024 yang memungkinkan peralihan Ketua Dewan, menjadi muncul pertanyaan, intelektualitas ataukah perolehan suara terbanyak yang akan menjadi kunci dalam menentukan pimpinan DPRD?. Pertanyaan ini menggema di ruang publik, memicu perdebatan dan diskusi yang belum usai juga.
Agung Heri Susanto, yang biasa dipanggil Mbah Lurah, representasi dari Tokoh Masyarakat dari kalangan Kepala Desa Kabupaten Blora mulai buka suara. Pada pernyataan persnya pada Senin, (18/03/2024) di Cepu Blora, secara panjang lebar, Agung Heri memberikan pandangan bahwa intelektualitas mempunyai supremasi tersendiri dalam menentukan figur Ketua Dewan.
Intelektualitas Menjadi Sangat Krusial
"Hal paling dasar, intelektualitas itu sangat krusial bagi seorang anggota, apalagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik dalam legislasi, budgeting, maupun controlling, semua itu butuh ilmu, apalagi bila menyangkut kompetensi Pimpinan Dewan, itu yang paling dasar" ujarnya.
"Coba kita lihat lebih dalam, peran krusial intelektualitas dalam perjalanan seorang wakil rakyat. Ibarat pedang bermata dua, intelektualitas bagaikan senjata rahasia yang mampu mengantarkan DPRD menjadi benar-benar representatif bagi rakyat Kabupaten Blora, sebaliknya kalau enggak diasah, justru bisa jadi bumerang yang menghancurkan reputasi Dewan," katanya beretorika.
Menjelajahi Lapangan Bermain Politik
Masih menurut Agung Heri, Gedung Dewan, harusnya jadi sebuah arena pertarungan. Tak sekedar untuk menyuarakan aspirasi rakyat, tapi setiap anggota Dewan hendaknya benar-benar memposisikan diri sebagai wakil rakyat. "Bila hanya menyuarakan, rakyat sendiri bisa melakukan itu, jadi, ya menyuarakan, sekaligus bertindak agar aspirasi tersebut benar-benar dapat terlaksana, tidak sekedar aspirasi fisik, tapi juga sampai ke pemberdayaan yang sebenarnya," harapnya.
"Biar lebih hidup, kita bayangkan, di sana, para Dewan yang terhormat setiap hari bergulat dengan berbagai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), mulai dari legislasi, budgeting, hingga controlling. Masing-masing tupoksi menuntut kemampuan yang mumpuni, gak sekedar datang, isi daftar hadir dan keluar lagi entah ke mana," ungkapnya mengajak berimajinasi.
Legislasi: Merumuskan Aturan yang Tepat Sasaran
Agung Heri menganalogikan legislasi sebagai penciptaan jurus-jurus baru dalam pencak silat. Pada proses penciptaan legislasi, dibutuhkan kecerdasan untuk memahami kebutuhan masyarakat, menganalisis dampak regulasi, dan merumuskan aturan yang tepat sasaran. "Intelektualitas menjadi modal dasar yang menuntun para anggota DPRD untuk merumuskan regulasi yang adil, efektif, dan menjawab kebutuhan rakyat Kabupaten Blora, itu," tandasnya.
Budgeting: Mengatur Keuangan dengan Presisi
Dalam hal penganggaran, bagaikan mengatur aliran tenaga dalam, budgeting di DPRD menuntut ketepatan dan presisi. Intelektualitas menjadi pedoman untuk menganalisis kebutuhan daerah, memprioritaskan program pembangunan, dan mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. "Pengetahuan dan kemampuan ini sangat diperlukan untuk memastikan setiap rupiah yang dianggarkan para teknokrat itu bermanfaat bagi rakyat Blora, bukan dihamburkan sia-sia," jelas Agung Heri.
Tokoh Praja dan Apdesi ini menambahkan, setiap anggota Dewan apalagi Ketua Dewan idealnya juga berfikir tentang peningkatan PAD. Budgeting bukan sekedar berfikir menghabiskan anggaran, namun terlebih pada bagaimana caranya meningkatkan Penghasilan Asli Daerah. "Blora penghasil barang tambang, komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan yang memadai, peranan intelektualitas seorang anggota, apalagi Ketua Dewan sangat diperlukan," tegasnya.
Controlling: Memastikan Kinerja yang Optimal
Setelah jurus-jurus legislasi dipraktekkan dan anggaran dialokasikan, masih menurut Agung Heri, "Tibalah saatnya memantau kinerja. Intelektualitas bagai mata pisau yang tajam bagi setiap Dewan dalam mengawasi setiap gerakan dan memastikan setiap program Pemerintahan Daerah berjalan sesuai rencana." Baginya, kemampuan analisis dan evaluasi menjadi kunci untuk mengidentifikasi inefisiensi anggaran, memastikan setiap rupiah digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. "Bukankah semua itu dibutuhkan intelektualitas yang memadai?" ujarnya retoris.
Intelektualitas: Terbiasa Berfikir Kritis
"Jadi intelektualitas bukan sekadar gelar di atas kertas, melainkan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikatif," lanjutnya.
Menurutnya, intelektualitas Dewan yang ideal tak sebatas mampu merumuskan regulasi yang cerdas, mengelola anggaran dengan bijak, dan mengawasi kinerja dengan cermat, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang efektif, menjalin kerjasama yang solid, dan memimpin dengan penuh integritas.
"Memimpin?", "Ya, memimpin, DPRD itu unsur pembentuk Pemerintahan, jadi jiwa kepemimpinan yang didukung intelektualitas mumpuni diperlukan oleh siapapun yang duduk menjadi anggota Dewan," imbuhnya.
Solusi Terhadap Tantangan Peningkatan Intelektualitas Dewan
"Tapi harus diingat, mengasah intelektualitas bukanlah hal mudah. Diperlukan komitmen tinggi, dedikasi, dan upaya berkelanjutan," lanjutnya. Menurutnya, tak semua anggota DPRD memiliki akses mudah terhadap pendidikan tinggi. Beban tugas dan kegiatan politik dapat menyita waktu untuk belajar dan pengembangan diri. Stigmasi maupun pandangan negatif terhadap politisi selama ini dapat memicu keraguan berbagai pihak terhadap pentingnya intelektualitas para Anggota Dewan.
"Tidak bermaksud mengajari, mungkin sudah saatnya diberikan akses pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD. Ditumbuhkan lagi budaya belajar mengajar di antara anggota DPRD, saling berbagi ilmu dan pengetahuan. Bahkan, tidak ada salahnya Ketua Dewan yang baru nanti mengutamakan kerjasama antara akademisi, pakar, dan politisi untuk membangun sinergi dan merumuskan solusi terbaik bagi rakyat dan setiap prosesnya dipublikasikan pada warga masyarakat," sarannya.
"Pendeknya, supremasi intelektualitas menjadi senjata rahasia yang mengantarkan setiap anggota DPRD Blora untuk menjadi anggota Dewan yang lebih berkualitas. Di era ini, rakyat jangan lagi disuguhi perdebatan fana, melainkan solusi dan regulasi nyata. Dan, bicara tentang Ketua DPRD Blora, diperlukan seseorang yang memiliki intelektual serta kepekaan maupun kepedulian politik pemerintahan yang mumpuni. Karena dia bakal menahkodai kapal besar dari fraksi-fraksi parpol yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Blora," pungkasnya.
KOMENTAR