Seno Margo Utomo Seno Margo Utomo , satu dari sekian penggerak utama dalam Judicial Review Dana Bagi Hasil (DBH) Migas khusus untuk Blora Ji...
 |
| Seno Margo Utomo |
Seno Margo Utomo, satu dari sekian penggerak utama dalam Judicial Review Dana Bagi Hasil (DBH) Migas khusus untuk Blora Jilid Satu (beberapa tahun lalu), berbicara lantang mengenai isu-isu penting yang disoroti dalam upaya judicial review (JR) Jilid Kedua. Saat ditemui pasca Focus Group Discussion (FGD) Migas Uji Materi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Seno menegaskan pentingnya perubahan untuk keadilan daerah.
Komitmen pada Kepentingan Nasional
Seno pada Minggu pagi (02/06/2024), memulai dengan menegaskan bahwa JR ke-2 ini tidak akan 'mengutik-utik' bagian pemerintah pusat yang mencapai 84,5%. "Hanya share prosentase hak daerah sebesar 15,5% yang kita minta lebih adil," ungkapnya. Ia menekankan bahwa selama ini upaya pemerintah daerah untuk meminta perubahan prosentase di Mahkamah Konstitusi (MK) sering kali gagal. Dengan komitmen bersama ini, diharapkan memudahkan Kemendagri dalam sidang MK mendatang.
Makna Eksternalitas dalam Daerah Perbatasan
Isu kedua yang disoroti adalah interpretasi frase 'eksternalitas' dalam UU Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD). Seno menilai kompromi yang diusulkan oleh Pansus DPR RI sudah cukup baik. "Tafsir teknis atas perbatasan seharusnya bukan berdasarkan panjang batas (KM), tapi revenue atau cadangan di dalam bumi," jelasnya. Ia menambahkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus memimpin dalam hal ini, berdasarkan Participating Interest (PI) Blok Cepu.
Pengabaian Sejarah dalam Pembagian DBH Migas
Isu terakhir yang diangkat Seno adalah kurangnya penghargaan terhadap sejarah dalam pembagian DBH Migas. Ia menekankan bahwa Blora belum pernah menerima DBH Migas sejak pertama kali DBH Migas Blok Cepu dibagikan. "Enam daerah perbatasan sudah mendapatkan sejak awal, sementara Blora belum pernah," ujarnya. Seno menuntut agar perhitungan DBH Migas memperhitungkan konteks sejarah dan memberikan hak yang seharusnya diterima Blora.
KOMENTAR