DPRD Blora menyampaikan rekomendasi LKPJ Bupati Blora 2024 dalam rapat paripurna. Evaluasi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan UMKM.
DPRD Kabupaten Blora resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (14/5/2025). Rekomendasi ini menjadi acuan penting dalam penyusunan peraturan, perencanaan, dan penganggaran tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
Rapat paripurna DPRD Blora yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mustopa, S.Pd.I ini dihadiri oleh para anggota dewan serta jajaran Pemerintah Kabupaten Blora. Dalam pengantarnya, Mustopa menyampaikan bahwa Buku LKPJ telah dikirimkan melalui surat resmi bernomor 000.6.3.4/227/2025. Ia juga menekankan bahwa DPRD telah mendengarkan paparan akademisi sebagai dasar penyusunan rekomendasi.
LKPJ Sebagai Mekanisme Check and Balance
Juru bicara Gabungan Komisi DPRD Blora, Santoso Budi Susetyo, S.Sos., memaparkan bahwa LKPJ merupakan wujud pertanggungjawaban Bupati atas pelaksanaan APBD 2024 yang mengacu pada dokumen perencanaan daerah seperti RKPD dan RPJMD 2021–2026. LKPJ juga berfungsi sebagai mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif.
“Secara keseluruhan, capaian kinerja sudah baik, namun masih terdapat hambatan dan kendala yang harus diselesaikan pada tahun 2025,” ujar Santoso Budi Susetyo, S.Sos.
LKPJ Bupati Blora 2024 mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dari pusat maupun provinsi. Evaluasi dan rekomendasi DPRD menjadi alat strategis untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan efektivitas pembangunan daerah.
Rekomendasi DPRD Blora
1. Bidang Pendidikan
- APK PAUD tinggi, tetapi APS Kesetaraan masih sedang. Diperlukan peningkatan melalui evaluasi dan pembinaan intensif .
- Sosialisasi pendidikan tinggi perlu digalakkan.
- Pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas masih rendah.
- Peningkatan akreditasi sekolah penting untuk mendukung penerapan BLUD.
2. Bidang Kesehatan
- SPM bidang kesehatan masih sangat rendah.
- Perlu peran aktif PKK dan Posyandu dalam penurunan stunting.
- Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan harus diperkuat.
3. Perumahan dan Infrastruktur
- Penanganan kawasan kumuh masih sangat rendah.
- Pemetaan kawasan tidak layak huni perlu dilakukan.
- Infrastruktur seperti drainase dan jembatan butuh percepatan.
- Kendala pembebasan lahan harus segera diselesaikan.
4. Koperasi dan UMKM
- Jumlah koperasi dengan audit eksternal sangat rendah.
- Perlu inovasi usaha untuk meningkatkan volume.
- Sinergi antar OPD, industri kreatif, dan pelaku pariwisata harus diperkuat.
Kebijakan Strategis dan Tugas Pembantuan
1. Pemerintah Pusat
- Dana darurat untuk bencana perlu ditingkatkan.
- Jalan mantap dan sanitasi masih belum mencapai target 100%.
- Renovasi RPH dan infrastruktur air limbah perlu dilanjutkan agar serapan anggaran maksimal.
2. Pemerintah Provinsi
- Program jalan provinsi realisasinya baru 62,34% dari target 71%.
- Pemkab diminta mengejar ketertinggalan agar tahun 2025 bisa capai 100%.
Kedepankan Transparansi, Akuntabilitas dan Koordinasi Lintas Sektor
Bupati Blora menyampaikan terima kasih atas rekomendasi yang telah diberikan DPRD. Ketua DPRD Mustopa mengakhiri rapat dengan pantun dan pesan agar Sekda segera melanjutkan pembahasan APBD Perubahan 2025 setelah rekomendasi ini disetujui.
Pemerintah Daerah Blora diminta menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan UMKM diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
