Presiden Resmikan 7 Sumur Migas Blok Cepu, Bupati Blora Tuntut DBH Lebih Adil

Presiden Prabowo resmikan 7 sumur minyak BUIC Blok Cepu secara daring. Bupati Blora tuntut keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk wilayah Blora.

Gayam, Bojonegoro – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan proyek pengeboran tujuh sumur baru migas Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) Blok Cepu milik ExxonMobil secara daring, Kamis (26/6). Proyek ini diproyeksikan menghasilkan tambahan lifting minyak sebesar 30.000 barel per hari dan mendatangkan potensi pendapatan negara hingga US$ 2,6 miliar. Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menegaskan tuntutan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Blora yang selama ini belum tersentuh secara adil dalam eksplorasi wilayah Blok Cepu.

Proyek pengeboran BUIC ini diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara daring dengan didampingi langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Dalam sambutannya, Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa proyek ini merupakan hasil kerja keras dan efisiensi tinggi, dengan waktu pengerjaan hanya delapan bulan—lebih cepat dua bulan dari target awal.

“Proyek ini menjadi bukti bahwa anak bangsa mampu melaksanakan proyek strategis migas dengan efisiensi luar biasa. Ini 99 persen dikerjakan oleh putra-putri terbaik Indonesia,” tegas Bahlil.

Presiden Prabowo dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi besar terhadap peningkatan produksi migas nasional, yang saat ini 25 persen di antaranya berasal dari Blok Cepu. Ia menegaskan pentingnya swasembada energi seiring program swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional.

Bupati Blora, Arief Rohman, yang hadir langsung dalam acara bersama Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini, menyampaikan apresiasinya atas percepatan realisasi proyek BUIC. Namun, ia juga menyuarakan aspirasi yang selama ini dirasakan masyarakat Blora: tuntutan keadilan pengelolaan potensi migas Blok Cepu di wilayah Kabupaten Blora.

“Dengan adanya peresmian sumur baru ini, kami berharap ada peningkatan DBH Migas untuk Blora. Apalagi ini mendukung program strategis nasional di bidang energi,” ucapnya.

Diplomasi pun dijalankan Arief Rohman secara langsung. Dalam kesempatan tersebut, ia memanfaatkan pertemuan dengan para pejabat strategis, seperti Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Komisaris Utama Pertamina Komjen (Purn) Muhammad Iriawan, dan Wakil Dirut Pertamina Oki Muraza.

“Kami mohon potensi migas Blora yang masuk dalam wilayah Blok Cepu turut dieksplorasi. Selama ini baru Bojonegoro yang digarap, sementara wilayah Blora belum tersentuh,” tegasnya.

Sebagai gambaran, perolehan DBH Migas Kabupaten Blora selama tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi signifikan :

• 2022: Rp 15,3 miliar
• 2023: Rp 161,4 miliar
• 2024: Rp 135,1 miliar
• 2025 (hingga Juni): Rp 52 miliar

Melihat potensi sumur baru dan angka lifting yang terus meningkat, Pemkab Blora menaruh harapan besar agar pembagian DBH bisa disesuaikan secara proporsional dengan kontribusi kawasan terhadap keberadaan Blok Cepu secara keseluruhan.

Blok Cepu adalah salah satu ladang minyak utama di Indonesia yang berlokasi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, mencakup wilayah Kabupaten Bojonegoro, Blora, Tuban, dan Ngawi. Namun, selama ini aktivitas eksplorasi lebih banyak terfokus di wilayah Bojonegoro. Padahal, secara administratif dan geologis, sebagian struktur cadangan minyak juga merambat ke wilayah Blora.

Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan di masyarakat dan jajaran Pemkab Blora terkait keadilan distribusi hasil migas.

Dengan semangat kolaboratif dan nasionalisme energi yang digaungkan pemerintah pusat, harapan rakyat Blora pun membubung. Bupati Arief Rohman dengan jelas menyatakan: “Kami siap mendukung swasembada energi, tapi jangan lupakan bahwa Blora juga bagian penting dari blok ini. Sudah saatnya keadilan energi dibumikan.”

Pemerintah Pusat kini dihadapkan pada tuntutan konkret: melibatkan Blora secara aktif dalam eksplorasi, dan menyalurkan DBH Migas secara proporsional demi percepatan pembangunan daerah.