Belajar dari keberhasilan Kapolri di Klaten, saatnya Cepu Raya mengadopsi model Jembatan Merah Putih Presisi untuk atasi isolasi desa
Peresmian 19 Jembatan Merah Putih Presisi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Klaten pekan ini gak hanya untuk dinilai sebagai seremoni gunting pita. Tapi lebih dari sebuah manifesto tentang bagaimana birokrasi yang kaku bisa luluh oleh semangat gotong royong dan respons cepat. Bagi kita di kawasan Cepu Raya, peristiwa ini adalah "cetak biru" yang seharusnya segera diduplikasi.
Selama ini, pembangunan infrastruktur seringkali terjebak dalam labirin administrasi yang panjang. Namun, proyek di Sungai Dengkeng membuktikan hal yang kontras: jembatan kokoh sepanjang 15 meter bisa tegak hanya dalam waktu dua minggu dengan biaya swadaya dan dukungan pemprov yang terukur (Rp400 juta).
Mengapa ini penting bagi Cepu Raya?
Wilayah kita, mulai dari Sambong hingga Jati, memiliki karakteristik geografis yang menantang. Kita dikelilingi oleh aliran sungai dan hamparan hutan jati yang luas. Masih banyak "jalur tikus" dan jembatan kayu yang menjadi tumpuan anak-anak sekolah dan petani hutan kita, yang kondisinya mungkin tak jauh berbeda dengan kondisi di Klaten sebelum intervensi Polri dilakukan.
Paling tidak, ada tiga pelajaran penting dari "Model Klaten" yang bisa kita petik untuk kemajuan wilayah Cepu, Randublatung, dan sekitarnya, yaitu :
Kepemimpinan Responsif
Polri bergerak atas arahan Presiden yang prihatin melihat siswa menyeberangi sungai. Pemimpin daerah di Blora dan sekitarnya harus memiliki kepekaan serupa—menjemput bola sebelum ada musibah.Kekuatan Swadaya
Anggaran negara memang terbatas, namun kepercayaan masyarakat tidak terbatas. Melibatkan warga dalam pembangunan bukan hanya soal menekan biaya, tapi soal menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging).Keamanan Teknis
Meski bersifat cepat dan swadaya, keterlibatan tenaga teknis sipil memastikan jembatan tersebut layak dilalui beban 4-5 ton. Ini adalah solusi jangka menengah yang cerdas sebelum proyek permanen skala besar masuk dalam perencanaan jangka panjang.
Sudah saatnya pemangku kepentingan di Cepu Raya, didukung oleh aparat kewilayahan, duduk bersama mengidentifikasi titik-titik buta aksesibilitas kita. Jika Klaten bisa membangun 63 titik, mengapa kita tidak?
Jangan sampai ada anak-anak di Randublatung atau Jati harus memutar jalur belasan kilometer hanya karena ketiadaan jembatan. Mari kita bangun bukan sekadar beton, tapi jembatan batin antara pemerintah, aparat, dan rakyat. Karena pada akhirnya, negara dianggap hadir bukan saat pejabatnya berpidato, tapi justru saat ia mempermudah langkah kaki rakyatnya.
