Kontradiksi pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi dengan krisis anggaran Rp 370 Miliar yang menghimpit Kabupaten Blora di tahun 2026
BLORA – Ada pemandangan kontradiktif yang sedang tersaji di wajah pembangunan daerah kita. Di satu meja, kita melihat Polri melalui program Jembatan Merah Putih Presisi menunjukkan betapa cepatnya sebuah akses bisa dibangun saat instruksi pusat bertemu dengan semangat swadaya. Namun di meja seberang, Pemerintah Kabupaten Blora tengah tertunduk lesu menghadapi "badai" fiskal yang memangkas anggaran hingga Rp 370 Miliar.
Keberhasilan pembangunan 19 jembatan di Jawa Tengah yang diresmikan Kapolri pekan ini seolah menjadi oase sekaligus pengingat pahit. Oase, karena ternyata ada jalan keluar pembangunan di luar birokrasi APBD yang rumit. Pahit, karena di tahun 2026 ini, Blora dipaksa memasuki "era prihatin" akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai titik ekstrem.
Antara Instruksi dan Realitas
Presiden Prabowo Subianto memang menginstruksikan tidak boleh ada lagi anak sekolah yang menyeberangi sungai dengan bertaruh nyawa. Namun, bagi Pemkab Blora, instruksi ini datang di saat "dompet" daerah sedang menipis. Dengan Dana Desa (DD) yang anjlok hingga 65 persen, harapan warga di pelosok Cepu Raya—mulai dari Sambong hingga Jati—untuk mendapatkan perbaikan infrastruktur dari dana reguler kini berada di titik nadir.
“Kita sedang dalam fase penghematan total. Rapat tanpa konsumsi mewah bukan lagi sekadar gaya-gayaan, tapi keharusan,” ungkap seorang sumber di internal Pemkab. Kondisi ini menciptakan jurang pemisah: Polri mampu membangun jembatan dalam dua minggu dengan dana swadaya, sementara Pemkab harus memutar otak hanya untuk sekadar membiayai operasional rutin.
Model Swadaya, Solusi atau Beban Baru?
Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, menekankan bahwa kunci Jembatan Presisi adalah kolaborasi dan swadaya. Di tengah defisit ratusan miliar, model "gotong royong" ini sebenarnya adalah satu-satunya pelampung yang tersisa. Namun, mampukah masyarakat yang ekonominya juga sedang terhimpit kenaikan harga kebutuhan pokok terus-menerus memikul beban swadaya?
Inilah tantangan kepemimpinan di Blora. Pembangunan tidak bisa lagi mengandalkan "keajaiban" APBD yang sedang bocor. Kehadiran program lintas sektoral seperti Jembatan Presisi milik Polri setidaknya memberikan napas bagi wilayah-wilayah yang sudah bertahun-tahun terisolasi, tanpa harus menunggu ketuk palu anggaran daerah yang kian tak pasti.
