Fenomena tanah ambles melanda tiga kecamatan di Blora, dipicu sistem drainase yang buruk dan sifat tanah lempung ekspansif.
BLORA – Senin (5/1/2026), ancaman bencana geologis kembali membayangi warga Kabupaten Blora. Fenomena tanah ambles yang terjadi di sejumlah wilayah tak sebatas faktor alam belaka, namun juga kulminasi dari buruknya sistem drainase permukiman yang didukung karakteristik tanah yang ekstrem.
Berdasar data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora, sedikitnya tiga kecamatan—Jepon, Banjarejo, dan Tunjungan—tercatat mengalami dampak signifikan. Kerugian materiil ditaksir mulai dari Rp20 juta hingga menyentuh angka Rp80 juta, terutama pada lokasi yang memaksa dilakukannya evakuasi bangunan.
“Penanganan masih pada tahap awal. Saat ini terdapat dua rumah yang telah dievakuasi, sementara rumah lainnya masih bisa dihuni dengan catatan dilakukan perbaikan,” ungkap Mulyowati, Kepala Pelaksana BPBD Blora. Pihaknya kini tengah berjaga penuh untuk memastikan keselamatan warga di titik-titik rawan.
Masalah Drainase dan Amukan Arus
Persoalan teknis di lapangan diurai oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pamali Juana. Agus Yanto, Staf Teknik OPSDA 2, menyebutkan bahwa ketiadaan sistem drainase permukiman yang terintegrasi menuju sungai menjadi sumbu utama masalah ini.
Tanpa saluran yang memadai, air hujan dari kawasan hunian langsung meluncur ke titik terendah, menciptakan titik-titik jenuh air di sekitar tanggul dan bantaran sungai. “Kondisi tersebut diperparah oleh fluktuasi debit air sungai yang naik dan turun secara cepat,” jelas Agus. Perubahan volume air yang mendadak ini memberikan tekanan hidrostatik yang merusak kestabilan struktur tanah di pinggiran sungai.
Saat ini, kolaborasi antara BBWS dan Pemkab Blora tengah memfokuskan pada penanganan darurat dan pengukuran teknis guna menyusun desain permanen yang sesuai dengan keunikan lokasi masing-masing.
Tantangan Tanah "Bernapas"
Dari sudut pandang geologi lokal, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kabupaten Blora, Surat ST MT, menyoroti sifat tanah lempung ekspansif yang mendominasi sebagian besar wilayah Blora. Jenis tanah ini memiliki perilaku unik, seperti mengembang hebat saat menyerap air di musim hujan, dan menyusut tajam saat kekeringan.
“Perubahan volume tanah yang terjadi berulang tanpa penanganan teknis yang memadai akan melemahkan daya ikat antarpartikel tanah. Kondisi ini sangat rawan memicu amblesan, terutama di bantaran sungai,” papar Surat. Karakteristik "tanah bernapas" ini, jika bertemu dengan topografi sungai yang curam dan ketiadaan tanggul penahan, menciptakan resep sempurna bagi terjadinya bencana bagi permukiman di sekitarnya.
Sinergi Lintas Instansi
Kini, kecepatan penanganan darurat bergantung pada kondisi cuaca. BBWS berharap debit sungai tetap stabil agar pengerjaan teknis di lapangan tidak terhambat. Di sisi lain, DPUPR Blora mulai menyuarakan pentingnya penataan ulang kawasan bantaran sungai.
Ke depan, pembangunan permukiman di wilayah-wilayah rawan ini diharapkan tidak hanya mengedepankan estetika atau kebutuhan ruang, tetapi harus tunduk pada kajian mitigasi bencana. Koordinasi terpadu antara BBWS Pamali Juana, DPUPR, dan BPBD menjadi kunci utama untuk mencegah kerusakan yang lebih masif dan menjamin rasa aman bagi masyarakat Blora.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)