Blora – Kabupaten Blora bersiap menyambut gelombang investasi baru. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto, secara resmi mendorong perce...
Blora – Kabupaten Blora bersiap menyambut gelombang investasi baru. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto, secara resmi mendorong percepatan masuknya modal ke wilayah yang selama ini terpinggirkan: Kecamatan Sambong. Kawasan lahan Perhutani di sana dinilai memiliki potensi strategis yang selama ini belum tersentuh optimal.
"Masuknya investor bukan sekadar proyek. Ini tentang membuka lapangan kerja, menekan angka pengangguran, dan pada akhirnya menaikkan pendapatan per kapita masyarakat Blora," tegas Siswanto
Tak sekadar wacana, politisi yang juga menjabat Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) ini langsung memetakan kolaborasi lintas lembaga, termasuk DPD. Menurutnya, potensi Sambong harus dikemas menjadi proyek bernilai jual dan berdaya saing tinggi.
Jangan Cuma Seremonial! Kerja DPRD Harus Berbuah Nyata
Dalam arahannya, Siswanto juga memukul telak gaya kerja lama. Ia meminta seluruh agenda DPRD mulai dari rapat hingga kunjungan kerja tidak lagi bersifat seremonial. Setiap kegiatan harus bertema aktual, terukur, dan berorientasi hasil.
Beberapa isu strategis yang jadi prioritas pengawasan DPRD Blora:
· Legalitas sumur rakyat dan pengelolaan sumur tua/idle.
· Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
· Pengembangan Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Blok Cepu.
· Ketahanan pangan dan energi sebagai isu nasional yang harus ditindaklanjuti di tingkat tapak.
"Setiap kegiatan harus punya output dan outcome yang jelas. Jangan sampai rapat hanya jadi ajang foto bersama," tegasnya.
Transparansi dan Tindak Lanjut, Kunci DPRD Modern
Siswanto meminta Sekretariat DPRD menyusun kerangka kegiatan yang lebih komprehensif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Hasil setiap kegiatan wajib dipublikasikan secara transparan dan dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Bahkan, masukan dari Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja DPRD. Contoh konkret: fungsi pengawasan terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) akan didorong agar capaian layanannya bisa setara dengan daerah lain yang sudah 100%.
"Dengan perencanaan yang terarah, terintegrasi, dan berorientasi hasil, kami berharap seluruh kegiatan DPRD dan pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Siswanto.
